tirto.id - Persoalan pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa Timur menjadi sorotan dalam debat publik ketiga Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Tema yang diangkat dalam debat terakhir ini adalah “Akselerasi Pembangunan Infrastruktur, Interkoneksitas Kewilayahan, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.” Acara ini diadakan enam hari sebelum masa kampanye berakhir.
Debat pemungkas ini menampilkan delapan subtema yang dibahas oleh tujuh panelis. Ketiga pasangan calon, yaitu Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta Tri Rismaharini-Gus Hans, menawarkan pendekatan berbeda terhadap pembangunan infrastruktur, dari revitalisasi sumber daya alam, keadilan sosial, hingga pengembangan transportasi dan logistik.
Pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Gus Hans, misal, menyoroti ancaman krisis air di Jawa Timur, dengan defisit air mencapai 39,6% selama musim kemarau. Risma berkomitmen untuk merevitalisasi infrastruktur sumber daya air seperti waduk, sungai, dan pompa air untuk mencegah banjir serta intrusi air laut.
Risma, cenderung memberikan penekanan kuat pada solusi teknis untuk krisis lingkungan, sementara Luluk membawa narasi sosial yang berakar pada kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Khofifah memanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk menonjolkan keberhasilan pembangunan.
Jalannya Debat: Adu Gagasan soal Infrastruktur
Paslon nomor urut 1, Luluk-Lukmanul, sepanjang debat berlangsung menyebut akan fokus pada pembangunan di Madura Raya. Luluk mengatakan akan membangun kereta listrik di Madura.
Sedangkan pasangan Risma-Gus Hans, lebih membahas soal masalah kemacetan. Risma menekankan pembangunan jalur transportasi strategis seperti terowongan yang mempercepat akses Tulungagung-Trenggalek dan konektivitas antar-pulau di Madura. Selain itu, Risma menggadang adanya teknologi berbasis satelit untuk daerah blank spot, terutama dalam kondisi darurat.
Sebaliknya, Luluk-Lukman menekankan pembangunan infrastruktur yang berbasis keadilan dan kesejahteraan. Luluk menyoroti masalah utama seperti ribuan sekolah rusak, pencemaran Sungai Brantas, serta pengelolaan sampah yang minim.
Komitmen paslon nomor urut 1 itu mencakup pembangunan KRL di Madura Raya, exit tol di Magetan dan Pasuruan, serta fasilitas kesehatan seperti ambulans. Mereka juga menegaskan pentingnya penegakan hukum lingkungan secara tegas untuk melawan pencemaran dan mafia lingkungan, sekaligus mendorong insentif fiskal berbasis kebutuhan lokal.
Luluk menyoroti lemahnya penegakan aturan tata ruang yang sering kali dilanggar demi investasi. Mereka menawarkan pendekatan berbasis agroindustri dan hilirisasi hasil pertanian untuk mengurangi kesenjangan wilayah.
Sebagai petahana, Khofifah-Emil Dardak lebih menyoroti pencapaian infrastruktur selama masa pemerintahannya, seperti pengelolaan pelabuhan laut Probolinggo dan bandar udara Abdurrahman Saleh juga bandar baru di Kediri, Bandar Udara Internasional Dhoho. Paslon nomor urut 2 ini menjanjikan pengembangan transportasi publik melalui penambahan koridor Trans Jatim di berbagai wilayah, termasuk Malang Raya dan Madiun Raya.
Dengan Jawa Timur sebagai penyumbang utama industri manufaktur dan logistik nasional, Khofifah berkomitmen untuk memperkuat konektivitas antar-pulau, mendukung pembangunan IKN, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta lahan pertanian.
Isu Lingkungan dan Singgung Masalah Tambang
Pada segmen kedua, pembahasan mulai banyak membicarakan isu lingkungan. Meski dalam beberapa kesempatan masing-masing calon juga menjanjikan solusi terhadap ketimpangan infrastruktur. Debat ini juga menyorot potensi Jawa Timur sebagai episentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Fakta ini, yang kemudian digaungkan oleh pasangan Khofifah-Emil, yang sejak awal penyampaian visi-misi membentangkan spanduk bertuliskan “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.”
Debat mulai mengarah pada isu lingkungan ketika pertanyaan dari panelis mengenai pertambangan dan komitmen ekologis dari panelis dibacakan. Gus Hans menyampaikan pendapatnya terkait pandangan paslon lain terhadap adopsi teknologi tambang berkelanjutan serta langkah teknis yang mendukung kebijakan tersebut.
Problem pertambangan menurut Gus Hans kompleks, dan biasanya berawal dari regulasi yang ambigu antara kepentingan masyarakat atau kepentingan investor. Gus Hans mengungkapkan kedekatan penguasa dengan investor menjadi salah satu penyebab izin pertambangan tidak sesuai prosedur.
Pernyataan ini disanggah oleh calon wakil gubernur nomor urut 2, Emil Dardak. Ia mendebat pernyataan kedekatan investor dan pemerintah yang meloloskan tambang yang merusak lingkungan. Menurutnya, pihaknya sebagai petahana telah berkomitmen bahwa investasi yang masuk harus membawa manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan secara lingkungan.
Hal ini selaras dengan visi dan misi yang disampaikan Khofifah-Emil di awal. Mereka memaparkan rencana tata ruang jangka panjang hingga 2043 untuk memastikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus fokus pada kawasan industri.
“Bahwa yang jadi fokus panelis sebenarnya adalah tambang rakyat. Tambang rakyat ini sangat terbatas karena manual alatnya. Kalau yang tidak manual, itu ada aturan yang rigid dan jelas, dan itu dipantau serta ada serifikasi untuk pekerja pertambangan, ada jaminan reklamasi yang harus diikuti,” imbuh Emil.
Tak jauh berbeda, cawagub nomor urut 1, Lukmanul Hakim pun menawarkan jawaban terkait reklamasi. Lukman menekankan dalam sektor pertambangan mesti berprinsip good mining practices. Edukasi bahaya penggunaan bahan kimia, serta penggunaan kendaraan dan alat pertambangan dengan energi terbarukan.
“Kami berkomitmen, seratus persen dana yang didapat dari option pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dialokasikan untuk observasi lingkungan,” timpal Lukman.
Gus Hans menegaskan bahwa masalah tambang merupakan isu yang seksi dan rawan diselewengkan. Ia menyebut kasus penggalian liar seperti di Lumajang sebagai contoh bahwa masalah tersebut belum benar-benar diselesaikan dengan tegas.
Gus Hans mengatakan, “Masalah ini kompleks memang karena berkaitan dan berkelindang di dalamnya uang. Maka saya kira siapapun bisa tergoda dengan permasalahan penggalian ini karena betul-betul seksi, untuk mencari peluang keuangan untuk kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya.”
Menyoal isu lingkungan, Paslon 1 menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan prioritas pada keadilan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran. Mereka juga menawarkan hotline pengaduan 24 jam sebagai bentuk pengawasan efektif.
Sementara Paslon 3 menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan kebijakan lingkungan hidup, diiringi dengan konsistensi dalam pelaksanaan aturan hukum.
Paslon 2 tidak memberikan respons langsung dalam bagian ini, tetapi dalam isu lainnya. Mereka memaparkan inisiatif seperti fasilitas pengelolaan limbah beracun di Mojokerto sebagai langkah strategis menangani permasalahan lingkungan.
Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur, Madura jadi Sorotan
Persoalan tambang ini ditutup dengan topik lain. Debat kembali berlanjut merambah isu lingkungan yang mengerucut pada infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Transportasi publik berbasis rel kereta api yang rendah emisi, terintegrasi dan ekonomis kembali menjadi diskusi.
Dalam isu transportasi, ketiga paslon sepakat pada perlunya konektivitas yang baik, dengan Paslon1 fokus pada moda transportasi massal seperti KRL di Madura untuk mengentaskan kemiskinan. Paslon 2 menekankan pada penyelesaian jalur kereta selatan dan peningkatan jalan nasional, sementara Paslon 3 menyoroti perlunya subsidi untuk kendaraan umum yang ramah lingkungan.
Selama debat berlangsung, pasangan Luluk-Lukman, banyak menyadur regulasi yang ada. Masalah transportasi publik ini, Lukman mengutip Perpres Nomor 80 Tahun 2019, bahwa Jawa Timur dibagi menjadi 5 kawasan: Selingkar Wilis, Bromo-Tengger-Semeru, Selingkar Ijen, Gerbang Kertasusila Plus, dan Madura Kepulauan. Paslon ini mengatakan ingin berkonsentrasi di Madura, dengan menghadirkan KRL dari Bangkalan hingga Sumenep.
Gus Hans menimpali, pembangunan transportasi tidak seharusnya terputus dari satu moda. Setiap transportasi harus terhubung dan terintegrasi, juga melibatkan masyarakat di dalamnya.
Tanggapan tersebut disanggah oleh Emil. Apa yang disampaikan paslon lain, menurut Emil, sudah digarap pihaknya sebagai petahana. Pihaknya mengatakan sudah mengambil langkah dengan bersurat kepada Menteri Perhubungan bahwa prioritasnya berikutnya adalah pembangunan kereta di Madura.
“Termasuk ide untuk membangun kereta di Madura, kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, merintis studi kelayakannya karena semua step by step,” kata Emil.
Merespons timpalan Emil, Lukman kembali menegaskan komitmen mereka yang berfokus pada masyarakat Madura. Ia juga mengafirmasi program dari kedua paslon lain. Kemudian, Lukman mengungkapkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur tersebar di kabupaten di Madura. Menurutnya kereta listrik adalah jawaban bagi permasalahan ekonomi di Madura yang selama ini luput diperhatikan.
Penulis: Dina T Wijaya
Editor: Abdul Aziz
