tirto.id - Debat Kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 rampung digelar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (3/11/2024). Tiga paslon Pilkada Jawa Timur adalah Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
Tema Debat Kedua malam itu adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Bagaimanakah jalannya Debat Kedua Pilkada Jawa Timur 2024 tersebut? Berikut rangkumannya.
Khofifah Pamer Prestasi
Khofifah selaku petahana memamerkan sederet penghargaan yang diterima saat menjabat Gubernur Jawa Timur. Misalnya, soal capaian nilai investasi di Jawa Timur. Pada 2023, Jawa Timur berhasil membukukan nilai investasi tertinggi pada periode lima tahun terakhir.
"Ini menjadi bagian penting untuk kami sampaikan. Bahwa menurut Lee Quan Yew Institute, ini iklim investasi terbaik kedua setelah DKI Jakara. Pertumbuhan ekonomi Jatim inklusif, setiap tumbuh akan membuka lapangan kerja maksimal," sebut Khofifah.
Selain itu, menurut Khofifah, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur berhasil ditekan lebih rendah daripada rata-rata tingkat pengangguran terbuka Indonesia. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur diklaimnya lebih tinggi daripada nilai rata-rata IPM Indonesia.
Khofifah mengatakan, Pemprov Jawa Timur di masa kepemimpinannya menerima penghargaan setiap dua hari sekali. Menurut dia, penghargaan itu didapat berkat kerja keras masyarakat Jawa Timur juga.
"Kami menyampaikan bahwa begitu banyak penghargaan yang sudah kami terima [di tingkata] nasional, regional, internasional karena kerja keras kita semua. Hampir dua hari sekali kami mendapatkan penghargaan itu sehingga total yang kami terima 738 penghargaan karena kerja keras, kerja ikhlas, sinergitas kita semua," urainya.
Luluk singgung korupsi Pemprov Jatim
Di sisi lain, Luluk menyentil Khofifah. Dia tepatnya menyinggung soal kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Dia menggunakan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai rujukan.
Luluk menyebutkan bahwa berdasarkan data ICW, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Tanah Air.
“Data ICW tahun 2023 menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, inilah realitas yang harus dituntaskan," katanya.
Menyoal penanganan kasus korupsi, Luluk berjanji akan menciptakan sistem birokrasi yang dapat menyelesaikan persoalan warga. Dengan program-programnya, Luluk meyakinkan audiensbahwa kantor Pemprov Jawa Timur tidak akan lagi digeledah KPK karena kasus korupsi.
Luluk menambahkan bahwa Jawa Timur saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang solutif, cerdas, adaptif, transparan, transformatif, inovatif, serta antikorupsi. Dia juga mengatakan bahwa sederet penghargaan tidak akan membawa pengaruh apa pun bilamasyarakat masih kesulitan mengurus administrasi.
“Apabila Bapak Ibu percaya pada kami, Luluk-Lukman, kami pastikan tidak ada lagi kantor pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak ada kepala dinas yang akan dijadikan tersangka,” ucap dia.
“Jangan pernah berbangga kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan itu jika ternyata rakyat kita masih miskin dan proses pengurusan KTP serta BPJS sulit,” imbuh Luluk.
Program Resik Risma
Sementara itu, Risma mengusung program Jawa Timur Resik untuk menangani kasus korupsi di provinsi tersebut. Menurut dia, Jawa Timur Resik bakal membawa banyak manfaat untuk masyarakat.
Melalui Jawa Timur Resik, Risma bakal membenahi birokrasi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
"Kami mempunyai visi Jawa Timur Resik demi tercapainya masyarakat adil dan makmur, berkepribadian dan berkeadaban," ucapnya.
"Kami akan akan membahas program resik yaitu birokrasi pemerintahan dengan tata kelola good governance, akuntabel, transparan, dan partisipasi," lanjut Risma.
Mantan Menteri Sosial ini menyebutkan digitalisasi juga menjadi aspek penting untuk menangani korupsi dan memberikan pelayanan kepada warga. Pasalnya, ada kota/kabupaten di Jawa Timur yang terbilang masih terpencil.
Dengan demikian, kata Risma, pelayanan yang disediakan melalui digitalisasi dapat menjangkau masyarakat di kota/kabupaten tersebut.
"Layanan [digital] ini bisa diberikan lebih dekat kepada masyarakat karena wilayah Jawa Timur, wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari beberapa daerah yang sangat terpencil. Karena itu, layanan ini harus bisa didekatkan sampai di tingkat kelurahan kecamatan dan daerah layanan yang dilakukan adalah semua menggunakan teknologi informasi," tutur Risma.
Risma Sentil Birokrasi Pemprov Jawa Timur
Tak cuma Luluk, Risma juga melontarkan sentilan terkait kinerja Khofifah selama menjabat Gubernur Jawa Timur. Semula, Risma bertanya bagaimana Khofifah sebagai pemimpin dapat mengurus kehadiran birokrat di antara masyarakat.
Menjawab Risma, Khofifah mengaku standar pelayanan Pemprov Jawa Timur telah berlangsung sesuai standard operation procedure (SOP). Lalu, Pemprov Jawa Timur juga menyediakan aplikasi pengaduan masyarakat.
Lewat aplikasi itu, klaim Khofifah, jalan berlubang yang dilaporkan masyarakat bakal langsung diperbaiki dalam 1x24 jam.
"Mereka bisa menyampaikan kalau itu jalan Pemprov, 1x24 jam, saya ingin pastikan itu bisa diatasi. Oleh karena itu, spam lapor menjadi bagian penting sehingga digital ecosystem di dalam penanganan [keluhan] publik bisa kita tangani," urai dia.
Merespons jawaban Khofifah tersebut, Risma lantas mengatakan bahwa masih banyak wilayah di Jawa Timur yang kekeringan. Akibatnya, petani mengeluh. Petani juga disebutnya tidak memiliki pupuk.
Atas hal tu, Risma mengatakan bahwa kehadiran Pemprov Jawa Timur justru tidak dirasakan warga.
"Para penderita sakit kanker, setiap bulan kemo, pergi ke Surabaya yang biayanya cukup mahal. Tidak ada yang mendengarkan itu, pertanyaannya, di manakah birokrasi," cecar Risma.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
