Harga LPG Non-Subsidi Naik, UMKM & Resto Putar Otak Atur Siasat

tirto.id - Ibrahim kaget. Pria pemilik restoran Pattypals di daerah Panglima Polim, Melawai, Jakarta tidak menyangka harga gas liquefied petroleum gas (LPG) 12 kilogram (kg) naik signifikan.

Saat berbincang dengan Tirto, Senin (20/4/2026), Ibrahim tidak menyangka harga LPG 12 kg akan melambung hingga Rp40 ribu. Ia langsung memutar otak agar bisnisnya bertahan.

"Pada saat mengetahui ada kenaikan sekitar Rp40 ribu per tabung, reaksi saya tentu saja kaget dan secara tidak langsung variable cost untuk menjalankan usaha juga meningkat," tuturnya kepada Tirto, Senin (20/4/2026).

Meski ada kenaikan harga gas, Ibrahim mengambil opsi untuk berupaya tidak menaikkan harga jual per porsi sajian mereka. Ia beralasan, daya beli masyarakat baru saja meningkat walau masih perlahan.

"Dalam situasi saat ini, saya berusaha untuk tetap menyesuaikan harga dengan harga sebelumnya dikarenakan buying power yang menurun tidak mungkin untuk saya menaikkan harga, apalagi menunda hak karyawan dan mengurangi standar porsi yang biasa saya berikan. Saya berusaha memberi produk terbaik di saat semua barang harganya naik," urainya.

Selain itu, ia juga berupaya untuk tidak mengurangi karyawan dan mengubah ukuran porsi per sajian. Namun, dia harus memutar otak perencanaan pembelian bahan baku agar targetnya tetap terpenuhi, tetapi bisnis tetap berjalan baik. Ia pun meyakini tidak akan mengambil gas subsidi demi kepentingan bisnisnya.

"Mengingat gas 3 kilogram merupakan sebuah subsidi untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, rasanya tidak adil bagi saya yang berjualan mengambil hak tersebut," lanjut Ibrahim.

Apa yang dialami Ibrahim juga dialami Nurkuntari (59). Pemilik usaha roti rumahan bernama Uti Bakery di Cengkareng, Jakarta Barat, juga kaget karena dia sangat tergantung dengan LPG 12 kg agar tidak bolak-balik beli gas. Ia pun sempat menduga LPG tidak naik.

"Kaget ya, sempat cari-cari informasi juga ini benar atau enggak harga gas naik. Ternyata memang udah naik. Cuma, kemarin kan sempat ada berita seliweran pas ada konflik Timur Tengah itu, katanya gas bisa naik juga harganya," kata Nurkuntari kepada Tirto.

Akibat kenaikan LPG 12 kg, Nurkuntari terpaksa putar otak. Ia mengaku, LPG 12 kg memengaruhi produksi kue. Bagi Nurkuntari, "Jelas berdampak banget ya, karena gas kan komponen utama dalam proses produksi kue. Untuk skala usaha kecil-menengah seperti kami, kenaikan ini bisa menggerus keuntungan beberapa persen pendapatan."

Menyikapi kenaikan harga LPG, dia memutuskan tidak ingin menurunkan kualitas produk meski ada kenaikan gas. Nurkuntari tidak menutup kemungkinan akan menaikkan harga produknya. Ia yakin, konsumen mau menerima kenaikan harga akibat kenaikan LPG 12 kg.

"Kedua, bakal ada penyesuaian harga secara bertahap. Kenaikan tidak dilakukan drastis, melainkan bertahap sambil melihat respons pelanggan, yang penting kualitas enggak berubah. Pelanggan juga paham kalau apa-apa mahal sekarang ini," sambung dia.

Kenaikan Harga LPG Berdampak Besar bagi Pengusaha

Apa yang dialami Nurkuntari dan Ibrahim merupakan imbas dari kebijakan pemerintah menaikkan LPG non-subsidi, yakni LPG 5 kg dan 12 kg. Pertamina, lewat PT Pertamina Patra Niaga, mematok harga baru LPG non-subsidi atau gas Bright. Sebelumnya, gas Bright 12 kg dipatok Rp192.000. Kini, harganya menjadi sekitar Rp228.000 atau naik 18,75 persen. Lalu, gas Bright 5 kilogram dipatok sekitar Rp90.000 dan naik sekitar 18,89 persen.

Pertamina berdalih, kenaikan LPG non-subsidi merupakan penyesuaian harga pertama kali sejak November 2023 yang sempat turun. Untuk wilayah Jawa, Bali, dan NTB, harga LPG 12 kilogram naik 18,75 persen dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, varian 5,5 kilogram mengalami kenaikan 18,89 persen menjadi Rp107.000 per tabung. Di wilayah lain bervariasi sesuai biaya distribusi daerah.

"Penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren CPA pada periode November 2023 di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah," ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dalam keterangan resminya.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita G. Supit, mengakui kenaikan harga LPG nonsubsidi berdampak besar bagi UMKM. Salah satu perhatian adalah menurunnya keuntungan UMKM, terutama pemilik waralaba restoran. Levita yakin, pengusaha akan mengkaji ulang bisnis mereka akibat kenaikan harga tersebut.

"Kalau salah satu part untuk membuat makanan harganya naik, pasti berdampak dengan cost restaurant, mengakibatkan margin jadi berkurang. Pengusaha restaurant pasti me-review kembali semua nya, dari harga dan kemampuan masyarakat saat ini," tuturnya kepada Tirto, Senin.

Levita meyakini, pelaku restoran waralaba mengubah kebijakan imbas kenaikan harga LPG non-subsidi, terutama LPG 12 kg. Ia tidak memungkiri opsi lain yang diambil pengusaha bisa saja tidak menaikkan harga, tetapi mengecilkan porsi sajian. Namun, Levita mengingatkan bahwa segala keputusan bisa mengancam masa depan bisnis.

"Semua pengusaha sedang me-review daya beli masyarakat supaya tidak salah dalam memutuskan dan mengambil langkah karena akibatnya akan sangat berdampak terhadap restoran, apabila salah memutuskan," kata Levita.

Meski ada perubahan dalam penyajian, Levita yakin pengusaha tidak akan mengambil opsi PHK akibat kenaikan LPG non-subsidi. "Untuk penghentian karyawan belum terjadi ya. Pengusaha resto masih berusaha mencari solusi," sebutnya.

Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan harga LPG subsidi tidak akan mengalami kenaikan, melainkan hanya menyasar LPG non-subsidi. Ia mengaku, stok LPG non-subsidi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi, itu [LPG non-subsidi] memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Tapi kalau dibilang [stok] langka, saya pikir, laporan dari kami, stoknya aman, di atas standar minimum nasional," urai Bahlil saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2026).

Politikus Partai Golkar ini menyatakan, pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG tiga kilogram sejak sekitar 2006-2007. Di satu sisi, masyarakat merasa harga LPG tiga kilogram cenderung meningkat.

Ia mengaku kenaikan harga LPG 3 kg bukan keputusan dari ranah pemerintah, melainkan aksi distributor dan pangkalan gas. Mereka hanya membatasi pembelian gas melon pada tahun 2025.

Namun, langkah Kementerian ESDM yang melarang penjualan LPG tiga kilogram di level pengecer memicu kontroversi. Antrean masyarakat yang menjadi konsumen LPG tiga kilogram lantas terjadi di sejumlah titik imbas kebijakan tersebut.

Bahlil pun mengaku menjadi sasaran kebencian masyarakat setelah mengeluarkan kebijakan tersebut.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari, yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ucapnya.

"Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? Rp17.000 sampai Rp18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita tertibkan kan, ya macam-macamlah. Tapi ya sudahlah, sudah berlalu," lanjut Bahlil.