Masuk tirto.id
tirto.id - Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tinggi. Tercatat, lebih dari 4 juta anak usia 7–18 tahun tidak mengenyam pendidikan, putus sekolah, berada dalam ancaman putus sekolah.
Temuan ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperlihatkan masih banyak anak belum tersentuh layanan pendidikan. Bahkan, kecenderungan putus sekolah meningkat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Menanggapi situasi ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya kehadiran negara melalui langkah intervensi yang menyeluruh hingga ke lingkup keluarga, dengan mengedepankan semangat gotong royong.
Pesan itu ia ungkapkan saat menghadiri forum Belajaraya dengan Teman 2026 bertema “Merayakan #KerjaBarengan untuk Ekosistem Pendidikan” di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (2/5/2026).
Dalam sesi Ngobrol Publik #5 bertajuk Gotong Royong untuk Sekolah dan Madrasah: Kebijakan dan Aspirasi Komunitas, Gus Ipul menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi upaya strategis untuk menjangkau kelompok paling rentan.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini menjadi akar persoalan pendidikan.
“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diposisikan sebagai pengungkit dari lapisan terbawah guna mempersempit kesenjangan pendidikan secara sistemik.
“Kalau kita bicara standar pendidikan yang baik, tentu tinggi. Tapi bagaimana semua bisa naik ke sana? Jawabannya gotong royong. Sekolah Rakyat ini menjadi instrumen untuk mengangkat dari bawah,” tegasnya.
Gus Ipul turut menyoroti tantangan pendidikan di era digital. Di satu sisi, anak-anak Indonesia merupakan generasi yang akrab dengan teknologi, namun di sisi lain masih terdapat ketimpangan akses dan kesiapan.
“Kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan anggaran, gotong royong menjadi keharusan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi publik seluas mungkin agar kebijakan tidak berhenti di pusat, melainkan benar-benar dirasakan hingga tingkat masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyoroti bahwa lingkungan memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan belajar.
“Hampir seluruh teori belajar menunjukkan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan belajar yang bersih dan lingkungan sosial yang nyaman menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan, birokrasi perlu mampu menjembatani kesenjangan dengan menghimpun kekuatan masyarakat.
“DNA bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan dan menyatukan kekuatan itu,” katanya.
Di sisi lain, Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan urgensi penguatan madrasah serta pendidikan keagamaan.
“Lembaga pendidikan yang paling mengaktualisasikan nilai gotong royong adalah madrasah dan pesantren. Sekitar 95 persen dikelola swasta, dan tetap bertahan dengan kekuatan komunitas,” ungkapnya.
Menurutnya, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, madrasah dan pesantren tetap berkontribusi besar dalam mencetak generasi berkualitas sekaligus menjaga nilai kebersamaan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
