tirto.id - Putra sulung dari Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tiba-tiba diminta untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (20/2/2024). Permintaan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui tidak mengetahui apa yang akan disampaikan Jokowi namun dirinya tetap hadir untuk bertemu Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Jokowi langsung menunjuk AHY untuk menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional. AHY pun tidak mau menjelaskan secara rinci isi pertemuan bersama Jokowi.
"Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tetapi saya datang tentunya dan disitulah, beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet," kata AHY menceritakan pertemuannya dengan Presiden Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Usai diberikan amanah dari Jokowi, malamnya, AHY langsung menghadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk meminta restu.
Alasannya karena nantinya Menteri Pertahanan itu bakal meneruskan pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Tidak hanya bertemu Prabowo, AHY juga bertemu Hadi Tjahjanto sebelum pelantikan.
"Bagaimanapun beliau [Prabowo] adalah pemimpin Koalisi Indonesia Maju ke depan. Untuk mendapat blessing juga restu dan setelah itu menghadap Pak Hadi (Tjahjanto)," kata AHY.
AHY menjamin Partai Demokrat akan mendukung penuh Kabinet Indonesia Maju. Dia juga berharap keberadaannya di dalam kabinet menghasilkan sejumlah capaian dan kemajuan demi Indonesia maju.
Usai melantik AHY, Jokowi mengaku tidak ragu memilih putra sulung SBY menjadi menteri. Alasannya, karena AHY memiliki latar belakang yang bagus. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat, alumni akademi militer (AKMIL).
Tidak hanya itu, AHY juga melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, bersekolah di David J. Brewer School, Leavenworth, Kansas. AHY meraih sejumlah prestasi yaitu menjuarai Spelling Contest dan mendapatkan penghargaan dari Presiden AS George H. W. Bush.
Jokowi enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya apakah penunjukan AHY sudah mendapatkan restu dari PDIP. Kepala Negara itu justru mengalihkan dan langsung mengenalkan AHY.
"Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau akan sangat siap," ungkap Jokowi.
Jokowi Balas Jasa untuk AHY & Demokrat
Penunjukan AHY untuk menjadi menteri ATR/BPN bukan tanpa sebab. Analis politik dari Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Jokowi memberikan kursi untuk AHY sebagai bentuk balas jasa karena Demokrat dan SBY membantu memenangkan Prabowo-Gibran di pemilu 2024.
"Ya kalau kita lihat bukan soal Jokowi mitigasi impeachment tapi saya rasa ini lebih pada konsolidasi politik apakah ini penguatan politik jelang transisi ke Prabowo atau ini menjadi sebuah agenda balas jasa Jokowi atau mungkin Prabowo-Gibran terhadap AHY dan itu di pilpres 2024," kata Arifki kepada Tirto, Rabu (21/2/2024).
Kedua, dia juga menduga penunjukan AHY sebagai kode dari Jokowi memberi ruang kepada SBY. Sebab, kondisi saat ini hubungan antara Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan SBY masih berjarak. Begitu juga hubungan Jokowi dan Megawati yang mulai renggang.
"Karena memang secara enggak langsung ini simbol terhadap bagaimana komunikasi antara SBY dan bu Mega yang berjarak dan juga Jokowi yang berjarak dengan bu Mega," kata Arifki.
Arifki menduga Jokowi menunjuk AHY untuk menguatkan konsolidasi politik jelang transisi kepada pemerintahan selanjutnya yaitu Prabowo-Gibran jika terpilih pada pemilu nanti. Tidak hanya itu, dia juga menilai Jokowi mengambil pilihan-pilihan alternatif untuk politik selanjutnya. Sementara itu, Arifki menuturkan, momen AHY ditunjuk menjadi menteri menjadi kesempatan untuk berkarir secara politik.
"Saya rasa pilihan-pilihan politik ini juga akan kita lihat bagaimana ini menjadi apakah momen penantian bagi AHY sejak lama sehingga mendapatkan posisi strategis di pemerintahan karena pasca pilkada DKI AHY banyak kehilangan kesempatan dan baru saat ini AHY memperoleh jabatan politik di pemerintahan Jokowi sebagai menteri," ungkap Arifki.
Jadi Bumerang untuk AHY
Senada dengan Arifki, Analis politik dari Universitas Jember, M. Iqbal, menuturkan, masuknya AHY merupakan bukti kemenangan pragmatisme politik. Dia beralasan posisi Demokrat yang menjadi oposisi 9 tahun terakhir keok dan luluh setelah berada di koalisi Prabowo-Gibran.
"Hampir 9 tahun jadi partai oposisi, luluh dan lemah juga energi Demokrat mengkritik pemerintahan Jokowi usai berada di koalisi mendukung paslon Prabowo-Gibran yang didukung penuh oleh Jokowi," kata Iqbal.
Iqbal lantas menilai sikap AHY menerima kursi Menteri ATR/BPN merupakan hadiah dari Jokowi yang sudah direstui pula oleh Prabowo, calon presiden yang menang pada hasil hitung cepat pilpres 2024. Terdapat dua tujuan Jokowi memilih AHY menjadi menteri. Pertama, Jokowi ingin Demokrat membantu dalam menghadang rencana hak angket.
"Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola Hak Angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN. Kendati Partai Demokrat bergabung komposisi parlemen kubu Prabowo-Gibran masih kalah suara ketimbang gabungan suara parlemen kubu 01 dan 03. Itu dengan catatan kubu 01 dan 03 solid untuk menggugat hasil pilpres," kata Iqbal.
Kedua, secara komunikasi politik, pemberian kursi merupakan hadiah sekaligus pesan tamparan politik Jokowi kepada SBY serta Demokrat. Iqbal menilai AHY bakal diberikan tugas beras salah satunya terkait kisruh Pulau Rempang.
Sebelumnya publik mengetahui Partai Demokrat pernah mendesak Jokowi untuk turun tangan mengatasi masalah Rempang. Saat ini, AHY yang harus menyelesaikan konflik agraria di tanah tersebut.
"Maka, setelah resmi jadi menteri ATR/BPN, sudah pasti tugas berat AHY antara lain adalah mengatasi kisruh kompleksitas konflik agraria di tanah Rempang," tutur Iqbal.
Dia membeberkan konflik agrasi di Tanah Air terus bertambah. Mengutip data Konsorsium Pembaruan Agraria, konflik agraria naik dari 207 pada 2021 menjadi 241 di 2023.
AHY akan diuji upaya menyelesaikan masalah agraria yang meningkat di era Jokowi. Selain itu, AHY bakal diuji Jokowi dalam memuluskan berbagai kasus sektor usaha perkebunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyimpan bara konflik agraria.
"Sejatinya posisi AHY (dan SBY) juga sedang diuji oleh Jokowi mengingat Partai Demokrat bersama PKS adalah partai yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja jadi UU. Padahal tupoksi Menteri ATR/BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan PSN dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja. Maka, nuansa semata pragmatisme politik lebih kental mewarnai posisi Menteri AHY ketimbang idealisme Partai Demokrat ketika masih oposisi," kata Iqbal.
Iqbal mengingatkan oposisi memang berat, tetapi sikap Demokrat akan diuji dalam menangani konflik agraria.
"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya," kata Iqbal.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
