tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pilar Sosial mengubah paradigma masyarakat terkait bantuan sosial (bansos). Perubahan paradigma itu, menurut dia, penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Gus Ipul menyatakan hal ini saat menghadiri dialog pilar-pilar sosial di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (14/5/2025).
"Jadi teman-teman Pilar Sosial, mari kita mulai dengan mengubah paradigma kita, mengubah mungkin hal-hal yang selama ini tidak sadar menjadi kebiasaan kita. Kita harus berubah, kita harus mau berhijrah ke depan ini punya tekad bansos (sifatnya) sementara, berdaya selamanya," kata Gus Ipul.
Gus Ipul berharap, Pilar Sosial atau pendamping sosial mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak terus bergantung pada bansos. Edukasi ini penting disampaikan pada penerima berbagai bantuan, mulai dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, berbagai bansos dari pemerintah bersifat sementara, dan paradigma pemberdayaan perlu diutamakan.
"Jadi bansos itu sementara, kasih tahu KPM-KPM yang didampingi oleh para pendamping dan juga mungkin didampingi oleh para pilar yang lain," ujar Gus Ipul.
Seruan ini disampaikan oleh Mensos karena para Pilar Sosial memiliki peran penting dalam menggerakkan program kesejahteraan sosial di masyarakat. Selama ini mereka berperan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, hingga pegiat Tagana, Karang Taruna, maupun Organisasi Sosial (LKS).
Perlu ada sinergi di antara para Pilar Sosial karena setiap elemen memiliki peran khusus. Mulai dari pendamping PKH yang fokus pada pendampingan keluarga, TKSK pada fasilitasi layanan sosial, Tagana pada kebencanaan, Rehsos di rehabilitasi sosial, Pordam menjaga ketahanan sosial, PSM menjadi penggerak akar rumput, dan Karang Taruna sebagai motor generasi muda.
Menurut Gus Ipul, semua elemen Pilar Sosial tersebut harus bersatu dalam satu misi, yakni membangun Indonesia dari bawah.
Program Pemberdayaan Diperkuat
Sejalan dengan perubahan paradigma terkait bansos, Kementerian Sosial (Kemensos) juga berkomitmen untuk menyeimbangkan upaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial dengan memperkuat program pemberdayaan. Berbagai program pemberdayaan selama ini sudah digencarkan oleh Kemensos seperti melalui pemberian bantuan modal dan pelatihan.
Berbagai program pemberdayaan itu bertujuan mendorong masyarakat penerima bantuan mampu lebih mandiri secara ekonomi, baik dengan membuka usaha ataupun bekerja.
"Sehingga membuat usahanya nanti akan makin besar ke depannya atau kalau dia ingin kerja, nanti akan mengikuti program-program pemberdayaan lewat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan," ujar Gus Ipul.
"Beri bimbingan, para pendamping PKH khususnya, berikan pendampingan ke mereka, beri edukasi agar mereka tercerahkan bahwa bansos itu sementara, berdaya selamanya," imbuh dia.
DTSEN Basis Program Bansos dan Pemberdayaan
Gus Ipul juga menyinggung kegiatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan untuk dasar penyaluran bansos. Pemutakhiran data DTSEN yang melibatkan Badan Pusat Pusat Statistik (BPS), Kemensos, dan berbagai pihak lain tersebut berguna untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Pemutakhiran itu memungkinkan ada masyarakat yang menerima bantuan pada triwulan pertama, tapi tidak lagi mendapatkan bantuan yang sama pada triwulan berikutnya.
DTSEN sebagai fondasi utama seluruh intervensi sosial, menurut Gus Ipul, harus didukung oleh pendamping sosial. Mereka harus aktif mengawal pemutakhiran data dan memastikan ketepatan sasaran bantuan.
"Kemiskinan tak bisa diatasi hanya dengan bantuan, tapi harus dengan perubahan sistemik berbasis data, pendidikan, dan pemberdayaan," tegas Gus Ipul.
DTSEN juga terkait dengan program pemberdayaan dengan target dampak jangka panjang, yakni Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat memperluas akses pendidikan dan pengembangan kapasitas untuk warga miskin.
"Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya agen perubahan sosial," kata Gus Ipul.
Maka itu, proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan berbasis data agar tidak ada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Rekrutmen calon siswa wajib fokus pada desil 1 atau kelompok termiskin dalam DTSEN.
"Pendamping harus jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam proses seleksi agar sekolah benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan," Gus Ipul menegaskan.
Kekuatan pendamping bersumber dari filosofi "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya" yang artinya bantuan sosial hanya bersifat sementara untuk menyelamatkan.
Gus Ipul mengingatkan bahwa tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian sehingga penerima bansos harus didorong naik kelas menjadi warga produktif dan mandiri.
Dia juga meminta para pendamping sosial menjaga integritas dan jiwa kerelawanan karena basisnya tugas kemanusiaan, bukan sekadar profesi. Dengan begitu, masyarakat pun dapat meneladani etika, disiplin, dan semangat melayani dari para pendamping sosial.
"Mari bergerak bersama, wujudkan Indonesia Berdaya. Dengan DTSEN sebagai peta jalan, Sekolah Rakyat sebagai terobosan, dan bansos sebagai jembatan. Mari kita pastikan bahwa yang miskin hari ini, akan berdaya dan merdeka esok hari," ujar Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id




























