Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program Sekolah Rakyat. Program ini diposisikan sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, Bupati Pasaman Barat Yulianto, serta Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam, beserta jajaran perangkat daerah lainnya.
Dalam forum itu, Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat menyasar kelompok paling rentan: anak-anak dari keluarga sangat miskin yang belum bersekolah, putus sekolah, atau berada di ambang putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah. Ini yang harus kita jemput,” ujarnya.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang belum atau tidak melanjutkan pendidikan mencapai lebih dari 4 juta orang, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun, terutama setelah jenjang SMP.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tiga pendekatan utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan: mengurangi beban melalui bantuan sosial, meningkatkan pendapatan lewat pemberdayaan, serta memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan.
Karena itu, ia meminta kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, untuk terlibat aktif, terutama dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai prasyarat pembangunan sekolah berasrama tersebut.
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Sejumlah daerah dalam pertemuan tersebut turut memaparkan perkembangan di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, melaporkan bahwa proses penyediaan lahan hampir selesai dan siap masuk tahap pembangunan. Dari Klaten, kesiapan lahan juga telah disampaikan meski harus menyesuaikan rencana pembangunan sebelumnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pegunungan Bintang Arnold Nam menegaskan komitmen daerahnya untuk mendukung program, termasuk penguatan peran pendamping sosial di lapangan. Dari Sumenep, Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo hadir bersama jajaran untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting dalam seluruh tahapan, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari ASN, penjaringan siswa, hingga pengawasan implementasi di lapangan. “Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan data sosial sebagai dasar kebijakan. Melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah dinilai mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus memperkecil potensi kesalahan sasaran.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
