Menuju konten utama

Gubernur Sumatra Barat Minta Purbaya Tanggung Gaji ASN Daerah

Kepala daerah meminta agar Kementerian Keuangan mengembalikan anggaran daerah yang telah dipotong oleh pemerintah pusat.

Gubernur Sumatra Barat Minta Purbaya Tanggung Gaji ASN Daerah
Sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelantikan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/10/2025). Pemerintah Kabupaten Bogor melantik 247 orang PPPK tahap kedua formasi tahun 2024 dan ASN sebanyak 47 orang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/bar

tirto.id - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta pemerintah menanggung gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah imbas pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Jika tidak, ia meminta agar Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengembalikan anggaran daerah yang telah dipotong oleh pemerintah pusat.

“Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau nggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat. Karena ini kan kaitan dengan DAU (Dana Alokasi Umum) kan juga (mengalami) pengurangan,” keluhnya, usai bertemu dengan Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Beban belanja pegawai semakin besar, karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) baru saja meminta daerah untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ASN. Artinya, pembiayaan untuk gaji ASN-ASN baru itu pada akhirnya akan dibebankan kembali kepada daerah.

“Kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini kalo bisa dari pusat semuanya,” tegas Mahyeldi.

Sementara itu, Mahyeldi, menilai dampak pengurangan TKD akan sangat serius. Sebab, selain kepada ASN daerah pengurangan anggaran daerah juga dinilai akan memperlambat pembangunan daerah. Pada akhir, pemangkasan TKD akan membuat ekonomi daerah terpengaruh dan merembet ke pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nah inilah yang disampaikan dan semua Gubernur menyampaikan tadi kepada Pak Menteri Dan mudah-mudahan ada solusi yang konkrit ke depannya,” sambung dia.

Permintaan Mahyeldi ini pun ditanggapi ringan oleh Purbaya. Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan oleh 18 gubernur dan petinggi pemerintah daerah lainnya itu sangat wajar. Dia juga menilai selama ini pemerintah juga terus berusaha meminta pemerintah pusat untuk menanggung beban pemerintah daerah.

Namun, ia tidak bisa begitu saja mengamini permintaan para kepala daerah tersebut karena harus memperhitungkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa," kata Purbaya, di Kantornya.

Baca juga artikel terkait PURBAYA YUDHI SADEWA atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Insider
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra