tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pembahasan mengenai komposisi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran makin intens menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April 2024.
"Dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif. Baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Ia mengatakan syarat untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden. Baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.
"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," ucap Muzani.
Ia mengatakan menteri-menteri yang ditunjuk nantinya akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri. Menurutnya, kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden.
"Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," tutur Muzani.
Ketika disinggung jumlah menteri dari parpol pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran, ia mengatakan hal itu menjadi kewenangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan orang yang diusulkan tiap parpol harus memiliki keahlian di bidang tersebut. Ia yakin mereka yang diusulkan menguasai bidangnya.
"Kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," tutup Muzani.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
