Menuju konten utama

Ganjar Minta Aksi untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan

Menurut Ganjar, aksi solidaritas Rohingya dengan mengepung Borobudur tidak perlu dilakukan agar tidak terjadi polemik baru. Aspirasi bisa disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ganjar Minta Aksi untuk Rohingya di Borobudur Dibatalkan
Peserta aksi menuntut penyelamatan warga Rohingya di Myanmar menunjukan poster simpatik di Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Senin (4/9). tirto.id/Arimacs Wilander

tirto.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aksi solidaritas untuk Rohingya yang rencananya akan dilaksanakan di sekitar kawasan Candi Borobudur pada Jumat (8/9/2017) tidak jadi dilaksanakan.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta pihak-pihak yang terlibat dalam rencana aksi solidaritas Rohingya tersebut untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi polemik baru.

"Kami siap menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat atau kedutaan. Borobudur mau dikepung mau apa coba?, wong umat Buddha saja mau berkomunikasi," ujarnya saat dihubungi melalui telepon dari Semarang, Selasa (5/9/2017).

Menurut Ganjar, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan tindakan nyata dalam membela umat Muslim Rohingya di negara Myanmar.

"Pemerintah secara nasional sudah turun, Menlu bertemu Suu Kyi, pemerintah berikan bantuan logistik kesehatan dan obat-obatan. Itu menurut saya sudah aksi nyata, apa ada negara yang lebih seperti itu dibanding Indonesia?" katanya.

Pemerintah Indonesia, kata Ganjar, sangat progresif dalam upayanya menghentikan aksi kekerasan yang dialami Muslim Rohingya.

"Saya harapkan jangan sampai nantinya ada isu baru berbau suku, agama, ras, dan antargolongan yang ada di sini. Bahwa kita mengutuk, iya, bahwa kita ingin berikan bantuan secara proaktif, iya. Bahkan diplomasi antarnegara sudah dilakukan, tidak ada yang tidak kita lakukan," ujarnya.

Secara khusus, Ganjar berharap apa yang dialami oleh Muslim Rohingya di Myanmar, tidak menjadi isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang berkembang di Provinsi Jateng.

"Kalau saya tidak peringatkan itu dan ada penumpang gelap yang memprovokasi, [dampaknya bisa] mengerikan itu. Kita belajar dari pengalaman," katanya.

Ia juga mengimbau agar semua pihak tidak menyamaratakan sikap umat Buddha di Indonesia, termasuk di Provinsi Jateng, dengan yang ada di negara Myanmar.

"Beberapa hari lalu saya sudah berkomunikasi dengan umat Buddha, mereka sangat sepakat sikap umat Buddha Indonesia berbeda dengan umat Buddha di sana dan itu bagian dari krisis kemanusiaan yang mereka tidak sepakat dengan tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus genosida," kata Ganjar, seperti dikutip dari Antara.

Baca juga artikel terkait ROHINGYA atau tulisan lainnya dari Dipna Videlia Putsanra

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra