tirto.id - Ganjar Pranowo merasa aneh atas perolehan suara dirinya dengan Mahfud MD karena kontras dengan perolehan suara PDIP berdasarkan quickcount atau hitung cepat di Pemilu 2024.
PDIP meraih suara mentereng dibandingkan partai lainnya, yakni 17 persen lebih, sedangkan Ganjar-Mahfud yang mereka justru mendapatkan suara paling buncit.
"Hasil dari quick count perolehan PDIP saya kira masih tinggi, ya. Kalau enggak salah masih nomor satu. Agak anomali dengan suara saya," kata Ganjar di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud akan menganalisis lebih jauh atas perolehan suara yang kontras itu.
"Hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan [TPN Ganjar-Mahfud]. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar," ucapnya.
Ganjar mengatakan hari ini (15/2/2024) TPN Ganjar-Mahfud melakukan evaluasi perolehan suara Pilpres 2024 dengan rujukan hasil hitung cepat.
"Membahas evaluasi, laporan dari daerah-daerah, baik dari struktural partai kemudian dari relawan, maupun perkembangan-perkembangan terakhir," kata Ganjar.
Atas perolehan suara yang jomplang itu, PDIP memutuskan untuk menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kita sudah sepakat akan menunggu keputusan KPU sesuai dengan apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja," tutur Ganjar.
Pertandingan Belum Selesai
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), ketika disinggung soal menjadi oposisi di luar pemerintahan, menjawab belum bersikap. Sebab, kata dia, proses hasil rekapitulasi secara resmi baru akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Maret 2024.
"Oposisi apa, ya, kita bicara oposisi itu oposisi apa? Orang pertandingan belum selesai, kok," kata OSO.
OSO juga menyoroti jumlah TPS yang batas maksimumnya hanya 300, tetapi perolehan suara melebihi jumlah tersebut. Karena itu, OSO memandang Pemilu 2024 sangat janggal.
"Kedua, semua TPS itu maksimum 300 suara, kok, ada laporan seolah-olah paslon mendapatkan 800, 700. Ini pemilu gila," tutur OSO.
Ia mengklaim TPN Ganjar-Mahfud berpihak kepada rakyat. TPN tak ingin membohongi rakyat. Menurut OSO, suatu saat rakyat akan membuka mata bila mereka berhasil mengungkap kecurangan.
"Nanti akan mengungkapkan itu semua, dan nanti rakyat terbuka matanya, loh, kok begini, ya. Ada daerah-daerah yang melaporkan ini merasa ‘kami enggak merasa milih si ini, kok, yang menang ini, ya, kotak yang mana yang dibawa’ katanya. Ini luar biasa," tukas OSO.
OSO meminta rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran.
"Jadi, kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia," kata OSO.
Ia juga mengomentari langkah Prabowo-Gibran yang akan merangkul pasangan lain karena sudah berpeluang menang di Pilpres 2024.
"Yang dia rangkul itu jangan digoblokin, ya. Jadi, boleh saja merangkul, [tapi] memberikan satu kenyataan yang benar," kata OSO.
Ia sepakat jika maksud merangkul dari pasangan nomor urut 2 itu merangkul masyarakat demi membangun iklim demokrasi.
Senada dengan OSO, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, belum bersikap perihal pernyataan Prabowo-Gibran untuk merangkul peserta Pilpres 2024. Mereka masih menunggu hasil resmi dari KPU.
Menurut Mardiono, quick count bersifat sampling, apalagi KPU masih dalam proses perhitungan. Atas dasar itu, PPP belum bersikap.
"PPP belum berpikir itu. Seperti apa nanti hasilnya. Itu yang utama jadi landasan," kata Mardiono.
Menurutnya, jika PPP lekas mengambil sikap, maka akan membuat rakyat bingung. Selain itu, mereka juga tak ingin mengambil sikap politik atas dasar asumsi.
Jangan Sampai Hasil Pemilu Picu Guncangan Politik
Deputi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, memandang hasil hitung cepat Pilpres 2024 sarat dengan keanehan dan berbagai laporan kecurangan penggelembungan suara untuk pasangan Prabowo-Gibran.
Andi khawatir situasi memprihatinkan itu akan memicu permasalahan pada hasil Pemilu 2024 dan menimbulkan guncangan politik. Pasalnya, klaim dia, hasil quick count sangat anomali
"Jangan sampai nanti hasil pemilunya akan selalu terus-menerus dipermasalahkan, sehingga akan selalu muncul guncangan-guncangan politik selama lima tahun ke depan," kata Andi.
Menurutnya, seluruh pihak harus mengawal hasil perhitungan suara Pemilu 2024 agar berjalan secara konstitusional sesuai mandat pasal 22 (e) UUD 1945.
Bila tidak, lanjut Andi, Indonesia akan dihadapkan dengan kondisi pemilu sepeti di masa Orde Baru (Orba). Sebab, lanjut dia, kala itu setiap pemilu sudah diketahui siapa yang akan menjadi presiden dan partai pemenang.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
