tirto.id - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menjabarkan isu mengenai sistem pertahanan dan keamanan (Hankam) negara yang akan dibawa dalam debat ketiga pekan depan.
Disebut Ganjar, isu pertama yang akan dianggapnya penting mengenai wilayah perbatasan. Pemerintah Indonesia, kata Ganjar, wajib mengedepankan sistem pertahanan dan keamanan, karena kawasan itu berperan sebagai garda terdepan negara.
"Wilayah perbatasan selain rentan terhadap ancaman keamanan dengan negara yang berbatasan, juga menjadi sarang kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan," tutur Ganjar dalam rilis tertulis, Selasa (2/1/2024).
Ganjar juga akan membawa isu kejahatan siber (cyber crime) sebagai bagian dari Hankam. Isu ini, kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu, perlu menjadi perhatian serius seiring pesatnya transformasi digital di berbagai bidang.
"Cyber crime ini termasuk dalam persoalan Hankam kita, yang harus diperhatikan. Maka, keamanan siber masuk di dalamnya," kata Ganjar.
Di sisi lain, Ganjar mengungkapkan pentingnya pemerintah memperhatikan perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebab, kata politikus PDIP itu, isu PMI berkaitan dengan politik luar negeri.
“Jangan sampai di dalam negeri kita urus pertahanan dan keamanan, tapi pekerja migran kita di luar negeri tidak terlindungi," ungkap Ganjar.
Terakhir, Ganjar menyatakan yang paling penting adalah mengenai alat utama sistem pertahanan (alutsista), industri pertahanan nasional, dan perbatasan. Bagi suami Siti Atikoh itu, pemenuhan alutsista harus menyesuaikan kebutuhan matra darat, laut, dan udara.
Kesiapan pemenuhan alutsista pun, kata Ganjar, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesiapan ketiga matra yang memerlukan alutsista itu, ucap dia, harus dipastikan, sehingga benar-benar sesuai dengan kemampuan.
Ayah Alam itu menyatakan, selain kebutuhan dasar, transisi alutsista juga harus diperhatikan agar peralatan yang digunakan teknologinya tidak ketinggalan zaman. Sehingga, tidak menggunakan alutsista hasil produksi dengan teknologi ketinggalan zaman,
"Karena alutsista semakin hari semakin modern," ujar Ganjar.
Bagi Ganjar, Indonesia telah memiliki industri pertahanan yang sudah dilirik negara lain. Sehingga, pemanfaatan di dalam negeri sudah seharusnya diberdayakan secara maksimal.
PT Pindad (Persero), kata Ganjar, telah memproduksi Harimau Medium Tank Kanon 105 mm, kendaraan tempur Maung, dan Anoa 3, serta persenjataan canggih seperti Senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 subsonic 5,56mm, sub machine gun PM3, dan Pistol G2 Premium. Beberapa produksi Pindad pun telah diekspor ke negara lain.
“Industri pertahanan sebenarnya kita punya kemampuan dan bisa ditingkatkan. Misalnya, kebutuhan di dalam negeri tinggi, akan lebih baik dipenuhi dari produksi di dalam negeri," ucap Ganjar.
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa belanja Alustisa yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) saat ini justru menggunakan produk luar negeri. Hal itu kemudian berdampak tak baik bagi keuangan Indonesia karena menambah utang negara.
Hasto juga berpendapat bahwa keputusan Prabowo itu memperlihatkan tidak mengutamakan produk dalam negeri. Capres nomor urut 2 itu cenderung tidak memanfaatkan kemampuan dalam negeri.
Utang luar negeri pun, kata Hasto, untuk pengadaan alutsista telah mencapai Rp386 triliun. Bahkan, semua itu lebih condong untuk kepentingan pribadi karena berkaitan dengan relasi kedekatan.
"Berbeda dengan Prabowo dengan pengadaan alutsista pun itu harus membentuk suatu PT Teknologi Militer Indonesia yang diisi oleh sahabat-sahabat dekatnya," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Mengenai hal itu, reporter Tirto telah berusaha menghubungi Nusron Wahid selaku jubir Prabowo-Gibran dan jubir Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak untuk mengklarifikasi. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan tidak ada respons.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Dwi Ayuningtyas
