tirto.id - Keinginan Gerindra menjadikan Djoko Santoso menjadi ketua tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih terganjal persetujuan partai koalisi pendukung. Sejumlah partai menilai keinginan Gerindra belum menjadi keputusan final koalisi pendukung Prabowo-Sandi.
"Belum solid. Baru akan dibentuk [tim pemenangan]. Itu belum terbentuk juga pak Djoko Santoso. Itu usulan dari Gerindra nanti kami bahas lah," kata anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Alih-alih merestui Djoko menjadi ketua tim pemenangan, PKS malah mengusulkan nama Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan (Aher). Menurut Tifatul, ketua tim pemenangan sebaiknya bukan Djoko yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sebab Prabowo sebagai capres juga berasal dari Gerindra.
"Pak Aher iya insya Allah [diajukan]. Pak Djoko Santoso kan dari Gerindra. Jadi, biasanya ketuanya tetap satu, tentu setelah itu ada wakil ketua. Kita lihat nanti [apakah ada perubahan atau tidak]," ujar Tifatul.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui sudah mendapat pemberitahuan dari Gerindra terkait pemilihan Djoko sebagai ketua tim pemenangan. Namun, menurutnya Gerindra belum mengajak partai koalisi untuk membahas masalah ini bersama-sama. Padahal idealnya penetapan ketua tim pemenangan dilakukan melalui mekanisme rapat bersama partai koalisi.
"Tentu akan ada pertemuan koalisi untuk membahas itu. Kalau koalisi setuju ya tidak ada masalah," kata Zulkifli.
Zulkifli membayangkan pembahasan tim pemenangan mestinya tidak hanya soal posisi ketua, tapi juga bagaimana formasi struktur tim pemenangan dibentuk. "Saya berharap sih dari partai-partai itu, steering commitee itu, dewan pengarah, ada pembina, pembina itu semacam dewan syuro, kemudian ada tim pemenangan," tutur Zulkifli.
Partai Demokrat, partai yang paling terakhir menyatakan diri bergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi, justru tak berkeberatan dengan keinginan Gerindra menjadikan Djoko ketua tim pemenangan. Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin menyebut penunjukan ketua tim pemenangan sepenuhnya menjadi wewenang Prabowo selaku bakal capres.
Menurut Amir, Djoko Santoso memiliki kapasitas menjadi ketua tim pemenangan. Ia juga menyebut nama Djoko sempat ditawarkan menjadi ketua tim pemenangan ke tim kecil Partai Demokrat. "Tidak ada alasan kami berpendapat untuk mengurangi kelebihan daripada seorang Djoko Santoso. Dia adalah sosok yang tepat," ujar Amir kepada Tirto.
Amir mengatakan Demokrat tak keberatan dengan dominasi Gerindra. Dominasi itu misalnya tampak dari status Prabowo dan Sandiaga yang merupakan kader Gerindra Prabowo merupakan Ketua Umum Gerindra, sementara Sandiaga sempat menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina sebelum akhirnya keluar setelah dideklarasikan sebagai cawapres.
"Tidak menjadi persoalan karena kita tahu leader dalam hal ini kan Gerindra. Bagi Demokrat tidak ada masalah," ujarnya.
Wacana menjadikan Djoko sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga pertama kali disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo, Selasa (14/8/2018). Edhy mengatakan nama Djoko diusulkan langsung oleh Prabowo dan telah mendapat persetujuan Sandiaga. Namun ia mengakui keputusan ini belum bulat.
Pertimbangan Gerindra menujuk Djoko, menurut Edhy, karena latar belakangnya sebagai tokoh nasional, jenderal berdedikasi, punya kemampuan melobi, dekat dan bisa bisa diterima banyak kalangan. "Tapi sekali lagi ini baru diusulkan Pak Prabowo, nanti harus minta pertimbangan partai pengusung lainnya," kata Edhy saat itu.
Pengamat politik Populi Centre, Rafif Pemenang Imawan, menilai keinginan Prabowo menjadikan Djoko Santoso sebagai ketua timsesnya masuk akal. Sebab dengan menjadikan kader Gerindra sebagai ketua tim pemenangan Prabowo bisa menjamin loyalitas pendukung dan anggota timsesnya.
Rafif mengatakan loyalitas menjadi kata kunci penting bagi Prabowo lantaran koalisi partai pendukungnya dibentuk lewat proses alot. Contohnya PAN baru memastikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga pada tanggal 9 Agustus 2018, sehari jelang penutupan pendaftaran capres-cawapres.
Begitu juga dengan PKS yang terus ngotot ingin menjadikan kadernya sebagai cawapres hingga hari terakhir deklarasi. Sedangkan Demokrat baru menyatakan diri bergabung sesaat sebelum Prabowo-Sandi mendaftarkan diri sebagai cawapres dan cawapres di KPU pada 10 Maret 2018. "Tentu hal-hal ini yang patut jadi pertimbangan Prabowo," ujar Rafif.
"Prabowo butuh sosok yang benar-benar loyal. Di sisi lain, PAN, PKS, dan Demokrat anggap ketua pemenangan menjadi penting untuk menunjukkan siapa yang dapat mengklaim paling berjasa dalam proses kemenangan Prabowo, jika ia menang."
Rafif mengingatkan Gerindra untuk tidak berlarut-larut memutuskan ketua tim pemenangan. Selain untuk menghentikan polemik di internal partai koalisi hal ini juga penting untuk menjaga citra politik Prabowo di hadapan publik.
"Sebagai bakal capres, Prabowo harus menunjukkan ke publik dan ke dalam koalisinya. Jika tidak, publik akan melihat Prabowo tidak tegas dan lemah karena tidak dapat mengelola koalisi kecilnya," ujarnya
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
