tirto.id - Presiden Joko Widodo geram dengan pengadaan cangkul oleh kementerian/lembaga yang ternyata berasal dari barang impor. Ia menyebut hal itu keterlaluan di tengah upaya mati-matian pemerintah mengatasi defisit neraca dagang.
"Neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor, kebangetan banget. Uangnya milik pemerintah lagi, kebangetan kalau itu masih diterus-teruskan kebangetan," keluhnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Convention Center, Senyan, Kemarin (6/11/2019).
Kejengkelan itu wajar sebab alat tersebut memang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Apalagi, kebutuhan cangkul dalam negeri cukup tinggi, baik untuk kebutuhan konstruksi hingga sektor pertanian.
Impor Cangkul Menurun
Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih membenarkan bahwa impor cangkul masih terus berlangsung di Indonesia. Bahkan hampir 60 persen kebutuhan cangkul RI pernah dimpor dari luar negeri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Nilai impor cangkul Indonesia hingga September tahun ini mencapai 93.155 dolar AS atau Rp1,3 miliar (dengan asumsi kurs Rp13.969/dolar AS).
Kendati demikian, ia menilai impor cangkul sudah berkurang sejak Presiden Jokowi menyinggung hal tersebut pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, nilai impor cangkul mencapai 187.064 miliar dolar AS—tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
"Sebenarnya dari tahun waktu itu pak Jokowi sudah tahan impor. Kami Kemenperin enggak pernah memberikan rekomendasi untuk impor cangkul," katanya kepada Tirto, Kamis (7/11/2019).
Kemenperin juga telah bekerjasama dengan beberapa retail, seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, Sarinah sampai Boma [PT Boma Bisma Indra].
"Sarinah nerima order industri kecil menengah (IKM), kemudian PPI salurkan ke Borma, Borma kemudian bikin 75 persen setengah jadi, terus nanti IKM ambil dari Boma, kemudian IKM selesaikan 100 persen. Tapi enggak boleh lagi adanya impor, sudah ditutup waktu itu," imbuhnya.
Di dalam negeri, langkah pemerintah untuk menekan cangkul impor antara lain dengan meresmikan pembuatan bahan baku cangkul di PT Indobaja. Nantinya Indobaja akan merangkai cangkul sampai terbentuk 75 persen. Kemudian akan diselesaikan 100 persen oleh koperasi di Jawa Timur.
Pilih Impor Karena Murah
Hal tersebut diafirmasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mencatat, saat ini industri dalam negeri mampu memproduksi 500 ribu unit cangkul.
Hanya saja, memang impor belum bisa dihentikan 100 persen. Sebab, banyak supplier yang lebih memilih cangkul impor ketimbang cangkul lokal.
Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, para supplier tersebut masih kurang memiliki kesadaran untuk menggunakan barang-barang dalam negeri. Ke depan, kata dia, belanja cangkul untuk keperluan kementerian/lembaga bakal diwajibkan menggunakan dari dalam negeri."Kesadaran dari offtaker, kesadaran dari mereka yang belanja cangkul. Itu yang sekarang kita sosialisasikan," ujar Agus saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Lagipula, kualitas produk dalam negeri cukup bagus. Dari sisi produksi, industri dalam negeri juga mampu memenuhi permintaan yang cukup besar.
Namun, hal ini sering kali tertutup oleh anggapan lama konsumen yang menganggap cangkul impor lebih baik.
"Sekarang kita harus memunculkan kesadaran dari offtaker, dari pengguna baik itu industri atau pun kementerian lembaga bahwa produksi dalam negeri juga sudah siap. Sudah bisa menyuplai dari kebutuhan cangkul yang diperlukan oleh konsumen," terang Agus.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Hendra Friana
