Polemik JPO Tanpa Atap Sia-Sia sebab Abaikan Kebutuhan Kaum Rentan

Oleh: Haris Prabowo - 8 November 2019
Dibaca Normal 2 menit
Polemik jembatan penyeberangan orang (JPO) tanpa atap di Sudirman seharusnya tidak perlu berlarut-larut. Pasalnya, JPO seharusnya ditiadakan dan tak berpihak pada kebutuhan kaum rentan.
tirto.id - Polemik mengenai hilangnya atap jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat sempat ramai diperbincangkan di media sosial, Rabu lalu.

JPO itu persisnya berada di antara Menara Astra, Gedung Bumiputera, Gedung Sudirman Plaza/Indofood Tower, dan Wisma Nugra Santana. Hanya JPO itu yang 'plontos'. JPO sebelum dan sesudahnya masih beratap.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pencopotan atap JPO tersebut bertujuan agar yang menyeberang bisa melihat pemandangan.

"Jadi terbuka itu bisa melihat view dari Thamrin-Sudirman, trotoar yang sudah besar, lebar, dan bagus. Kemudian view ke gedung-gedung tinggi, menambahkan suasana dan pengalaman lain," katanya saat dihubungi Rabu siang.

Pencopotan atap JPO juga bertujuan agar masyarakat bisa swafoto dengan pemandangan itu. "Pengalaman lain lagi nih. Selain untuk pejalan kaki, juga untuk swafoto, ber-selfie ria. Instagrammable-lah," katanya.

Ucapan Hari itu bukan bualan. Tujuan atap JPO dicopot agar warga bisa berswafoto memang arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri.

"Itu tempat selfie paling sering, Pak, nanti. Karena pemandangan gedung di malam hari, bagus sekali. Sore, siang. Jadi atapnya copot, itu langsung jadi space terbuka. Ini tidak perlu pakai kerumitan, tinggal copot atap saja," lanjutnya.

"Tapi JPO kita itu atapnya ada, supaya tidak kena hujan dan panas. Itu benar bila dari indoor ke indoor. Tapi kalau dia dari ruang terbuka ke ruang terbuka, sebetulnya tidak perlu ada penutup."


JPO Tak Berpihak pada Kaum Rentan

Pro dan kontra soal penting atau tidaknya JPO dengan atap menjadi makin tidak substantif.
Mengingat fungsi JPO selama ini sulit diakses kaum difabel, lansia, perempuan hamil, dan anak kecil, yang notabene disebut kaum rentan. Kebutuhan kaum rentan di tengah kota menjadi makin terpinggirkan.

Polemik JPO tanpa atap ini tak layak diteruskan apalagi alasannya hanya agar bisa melihat pemandangan dan berswafoto, jika tidak bisa diakses kaum rentan. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Koalisi Pejalan Kali (KoPK), Alfred Sitorus.

"Bukan atapnya dibuka tapi JPO-nya dirobohin. Karena JPO sudah tidak layak untuk accessibility-nya. Jadi kalau mempertahankan JPO hanya untuk lihat bahwa terbuka view itu sebenarnya menambah siksaan baru bagi pejalan kaki yang tidak bisa akses," katanya, Kamis (7/11/2019).

"Kan pejalan kaki bukan hanya kita sehat-sehat seperti ini kan, tapi yang berkebutuhan. Seperti lansia, disabilitas, lalu anak-anak kecil yang baru ototnya tumbuh. Itu yang harusnya dipikirkan, jadi bukan masalah atapnya dibuka untuk bisa orang hanya memandang. Bukan gitu. Kalau memandang kota Jakarta ya dari atas gedung, bukan di JPO," lanjutnya.

Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Alfred senada dengan teori "hak atas kota" (the right to the city) yang pernah dikatakan oleh sosiolog cum filsuf Prancis, Henri Lefebvre.

Kata Henri, the right to the city mencakup hak untuk mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan akses terhadap pemerintah kota.

Menurutnya, hak-hak atas kota tersebut bisa dicapai jika warganya dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan mendapat perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok dan rakyat yang menghadapi situasi-situasi yang rentan.

Mengubah Paradigma Tata Kota


Menurut Alfred, sudah saatnya Gubernur Anies menata kota Jakarta dengan mengubah paradigma yang ramah bagi pejalan kaki, bukannya mengikuti logika pemilik mobil atau motor dengan menyuruh pejalan kaki naik ke JPO.

"JPO masih tetap dipertahankan, tujuannya untuk apa? Untuk tetap bisa melayani para pengendara. Karena memang salah satu wujud JPO adalah membuat para pengendara itu akan apatis dengan para pejalan kaki. Karena begitu pejalan kaki mau menyeberang, pasti akan mereka [pengendara] bilang, 'wah, harusnya Anda lewat JPO'," kata Alfred.

"Ya lo harusnya lewat JPO, enggak boleh lewat bawah," kata Alfred memberikan ilustrasi.



Oleh karena itu, menurut Alfred, penting untuk Anies lebih fokus merobohkan seluruh JPO yang ada dan menggantikannya dengan zebra cross atau pelican cross. "Makanya direkomendasikan [JPO] dibongkar supaya itu diganti dengan zebra cross," katanya.

Hal senada dibenarkan oleh Bahrul Fuad, aktivis dan peneliti disabilitas program peduli di The Asia Foundation, yang juga merupakan penyandang disabilitas.

Ia menilai selama ini belum pernah menemukan grand design atau masterplan pembangunan JPO di Jakarta yang ramah terhadap kaum rentan.

"Ya sebenarnya JPO itu sendiri prinsipnya sudah tidak ramah dengan disabilitas. Saya belum pernah lihat grand design yang tepat JPO yang ramah disabilitas dan yang aksesibel," katanya saat dihubungi Kamis (7/11/2019) sore.

Fuad menilai memang ada beberapa JPO yang memiliki lift, seperti yang berada di Thamrin, Jakarta Pusat. Namun, sekarang keadaannya sudah tertutup dan terkunci tak terawat.

"Saya sepakat memang harusnya JPO tak perlu. JPO di daerah Senayan juga yang jalannya dibuat agak landai, juga ternyata susah buat kawan-kawan disabilitas," kata lelaki yang juga pengajar di Departemen Sosiologi FISIP UI ini.

Padahal, kata Fuad, peresmian pelican cross di Bundaran HI oleh Presiden Joko Widodo, Menteri PUPR Hadi Basuki, dan Gubernur Anies pada Juli 2018 silam bisa menjadi contoh yang konkret.

"Itu harusnya diperbanyak. Itu yang paling ramah. Setelah itu baru penataan lalu lintas berkendara oleh Pemprov untuk mengurangi sepeda motor. Agar para penyeberang zebra cross bisa tenang dan nyaman," katanya.


Baca juga artikel terkait JPO JAKARTA atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
DarkLight