tirto.id - Aturan iklan Facebook akan diperketat untuk membatasi campur tangan di pemilihan umum (pemilu) 2019 yang digelar di beberapa negara, di antaranya India, Nigeria, Ukraina, dan Uni Eropa.
Melansir Reuters, Rabu (16/1/2019), Facebook dianggap jadi media distribusi berita palsu dan propaganda hampir di setiap negara besar sejak 2016. Iklan Facebook pun dimanfaatkan untuk memperluas audiens, yang acap kali melanggar aturan pemilihan dan kebijakan perusahaan.
Facebook sebenarnya meningkatkan pengawasan iklan politik lantaran di bawah tekanan dari otoritas di seluruh dunia pada tahun lalu. Kini, iklan politik hanya tersedia di negara yang menggelar pemilu. Dimulai dari Nigeria, Rabu (16/1) yang akan menghelat pemilihan presiden pada 16 Februari mendatang.
Kebijakan yang sama berlaku pula untuk Ukraina yang menggelar pemilu pada 31 Maret, namun mulai berlaku bulan Februari. Sementara di India, pemasang iklan harus memiliki identitas resmi seturut dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Kami belajar dari setiap negara. Kami tahu tak akan menjadi sempurna, tujuan kami, peningkatan berkelanjutan," kata Rob Leathern, Direktur Manajemen Produk Facebook.
Australia, Israel, Filipina, termasuk Indonesia adalah negara-negara yang juga menggelar pesta demokrasi tahun ini. Direktur Politik Global Facebook Katie Harbath mengatakan, perusahaan masih mempertimbangkan kebijakan ini untuk diterapkan di kawasan itu.
Menurutnya, Facebook berharap memiliki sistem yang berlaku untuk pengiklan global pada akhir Juni. Ia tak menjelaskan detailnya, hanya mengatakan bahwa pelajaran dari beberapa bulan ke depan akan membantu membentuk sistem ini untuk seluruh dunia.
"Tujuan kami adalah solusi global. Jadi, hingga kami dapat mewujudkannya pada Juni nanti, kami harus menghadapi pemilu yang berbeda-beda dan berfikir apa yang dapat kami lakukan," ujar Harbath.
