tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Claus Wamafma sebagai direktur baru PT Freeport Indonesia (PTFI). Wamafma merupakan orang asli Papua, dan karenanya dianggap pantas memimpin perusahaan tambang emas yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1960an itu.
"Diusulkan pemerintah mewakili Mind ID di Freeport Indonesia," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Senin (17/2/2020) lalu. "Pemerintah memang mendorong Freeport Indonesia untuk merekrut orang Papua. Namun penunjukan direksi dilakukan secara profesional, sesuai tugas yang diembannya."
Wamafma orang lama di PTFI. Berdasarkan Interoffice Memorandum yang didapat reporter Tirto, President Commissioner-PT Freeport Indonesia Richard Adkerson menyebut Wamafma telah 15 tahun bekerja di bidang manajemen rantai suplai.
Lima tahun terakhir, ia mendapatkan jabatan pengembangan masyarakat. Jabatan terakhirnya sebelum jadi direktur adalah Senior Vice President Community Development PTFI.
Freeport Indonesia memegang izin perpanjangan masa operasi 2 kali 10 tahun, tepatnya hingga 2041, setelah Presiden Jokowi memberikan Izin usaha produksi khusus operasi produksi (IUPK-OP) kepada perusahaan ini pada Desember 2018.
IUPK ini resmi didapat setelah PT Inalum (Persero) mengakuisisi 51,23 persen saham Freeport Indonesia. Indonesia sebelumnya hanya memiliki 9,36 persen saham. Divestasi ini dilakukan setelah PT Inalum membayar 3,85 miliar dolar AS (setara Rp55,8 triliun).
Nyaris pada saat yang bersamaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil audit terhadap Freeport Indonesia dengan hasil yang reatif tidak positf. Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2017, PTFI disebut belum mengelola pertambangan mineral sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK menemukan potensi kerugian bagi Indonesia dari kerusakan alam Papua yang terjadi akibat aktivitas PT Freeport setara Rp185 triliun. Nilai tersebut nyaris tiga kali lipat dari pembayaran divestasi pemerintah Indonesia ke PTFI.
Sementara berdasarkan IHPS I/2019, BPK menemukan penyimpangan peraturan bidang tertentu. Hal itu terkait nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan PTFI. Temuannya ialah, ada yang bertentangan dengan tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sehingga terdapat potensi restitusi atas ekspor konsentrat tembaga sebesar Rp1,82 triliun.
Kembali Atur Papua dari Pusat
Tokoh Suku Amungme, Yosepha Alomang atau Mama Yosepha, menegaskan pemilihan Claus Wamafma sama sekali tidak melibatkan orang Amungsa. Ia tidak terima hal itu karena Suku Amungme adalah salah satu suku pemilik lahan konsesi Freeport.
"Kami tidak dilibatkan. Pengangkatan seperti ini, kami tidak terima," kata kata perempuan yang pernah mendapatkan Penghargaan Yap Thiam Hien ini kepada reporter Tirto, Selasa (18/2/2020).
Harusnya, kata Mama Yosepha, pemerintah Indonesia mendengar suara suku asli yang wilayahnya direbut PTFI. Selain itu, harus ada pelibatan Suku Amungme dan Kamoro dalam jajaran direksi PTFI.
"Amungme yang punya gunung [yang kini menjadi lokasi penambangan]. Kami mati dibunuh karena Freeport. Kami orang Amungme sudah menjadi korban," ujarnya.
Pelibatan tokoh Amungme itu penting sebab sejak 1967, PTFI kerap bersitegang dengan mereka. Sejak tahun itulah gunung, hutan, dan rawa di Kabupaten Mimika dicacah oleh perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Tanaman rakyat juga digusur, bersamaan dengan pembangunan helipad dan basecamp di Lembah Waa dan Banti, Gunung Nemangkawi.
Penduduk asli lembah itu memprotes keras. Tuarek Nartkime, seorang tokoh adat, memimpin protes pertama itu.
Tak ada catatan korban jiwa pada protes ini. Namun saat gelombang protes kedua, Indonesia mengirimkan TNI Angkatan Darat ke Tsinga. Dampaknya, menurut Markus Haluk dalam bukunya berjudul Menggugat Freeport, ada 60 orang Suku Amungme yang menjadi korban.
Perselisihan itu tak kunjung usai. Freeport menggusur Suku Amungme untuk membangun Kota Tembagapura. Kota itu akan dijadikan daerah pemukiman pekerja tambang.
Almarhum Muridan S. Widjojo, seorang peneliti spesialis Papua, mengungkapkan dalam riset berjudul Konflik Papua Pasca-Orde Baru bahwa lahan Amungme untuk berkebun, membuat kampung, dan untuk berburu semakin sempit karena Freeport merongrong gunung-gunung dan mengambilalih lahan tradisional milik warga secara luar biasa.
Direktur WALHI Papua, Maurits J Rumbekwan, mengatakan PTFI adalah gambaran luka bagi orang Papua. Menurutnya, PTFI menyimpan banyak catatan soal kejahatan HAM.
"Bukan hanya kerugian secara ekonomi, bangsa Indonesia dan orang Papua selama ini telah mengalami kerugian atas nilai-nilai kehidupan, kebudayaan, dan lingkungan hidup yang telah dihancurkan dengan industri raksasa ini," kata Rumbekwan melalui keterangan tertulis.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI Khalisah Khalid. Menurutnya, PTFI harus memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di tanah ulayat Suku Amungme dan Kamoro.
Selain itu, pemerintah Indonesia berkewajiban menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan menjaminnya tak terulang.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
