tirto.id - Pengamat mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Sudan Selatan sudah mulai tak terkendali kendati SSP (pound Sudan Selatan) mengalami devaluasi sebesar 84 persen pada 2015 di bawah sistem kurs mengambang (floating exchange rate), seperti dikutip dari kantor berita Antara, Senin (21/3/2016).
Sejak 2011, negeri itu telah beroperasi di bawah sistem kurs mengambang, tapi meletusnya konflik pada 2013 menghentikan produksi minyak, dan mengganggu kestabilan ekonomi makronya.
Sudan Selatan mengandalkan ekspor minyak untuk menanggung 98 persen anggarannya, tapi produksi minyak merosot sejak konflik merebak. Dari 300.000 barel per hari menjadi kurang dari 160.000 barel per hari.
Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan lonjakan harga barang dengan mengucurkan USD 70 juta ke bank komersial, situasi ekonomi tampak tetap tak terkendali, sementara harga pangan dan bahan bakar terus melesat.
Menurut Nhial Tiitmamer, Program Manajer untuk Lingkungan, Energi dan Sumber Daya Alam di Sudd Institute, sebuah lembaga riset yang berbasis di Juba, meskipun diproduksi secara lokal dan ditambah merosotnya harga minyak mentah dunia, harga bahan bakar di Sudan Selatan tetap tinggi dibandingkan wilayah lain.
"Biaya hidup meningkat, pajak tinggi, tidak adanya parbik serta gudang, tuntutan yang meningkat akan minyak untuk memproduksi listrik dan sektor konsumsi, dan tidak efisiennya penggunaan energi, semua faktor ini diperparah dengan adanya jurang pemisah pada kerangka kerja kebijakan, peraturan dan kelembagaan, kurangnya pengendalian pasar, dan korupsi. Hal tersebut mengakibatkan melonjaknya harga bahan bakar, biaya transportasi, berkurangnya produksi dan melambungnya harga kebutuhan pokok," Kata Tiitmamer.
Menurut laporan pembangunan nasional Program Pembangunan PBB (UNDP), perubahan bursa pasar di Sudan Selatan adalah tantangan utama untuk menata kembali ekonomi pada arah yang positif.
