Masuk tirto.id
tirto.id - Nilai tukar rupiah terus tertekan. Pada perdagangan Jumat (22/5/2026), rupiah terdepresiasi ke level Rp17.716 per dolar Amerika Serikat.
Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, pelemahan ini imbas dari sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk upaya membentuk BUMN baru pengatur ekspor komoditas strategis, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Namun, Josua menilai tidak bijak melihat fenomena ini hanya dari satu sudut pandang. Josua menegaskan bahwa pergerakan rupiah dipengaruhi oleh banyak faktor yang terjadi dalam satu hari, bukan semata karena kebijakan tertentu.
"Kita tidak bisa mendisagregasi fenomena di pasar keuangan hanya dari satu faktor saja. Kejadian ataupun pergerakan di pasar keuangan itu bisa dari beberapa faktor yang terjadi di satu hari. Jadi, kita tidak bisa menjustifikasi hanya satu faktor saja," ujarnya usai media briefing BI, Jumat (22/5/2026).
Menurut Josua, setidaknya ada dua faktor global dan domestik lain yang turut membebani rupiah hari ini, yakni penguatan indeks dolar AS (DXY) serta rilis data current account atau neraca transaksi berjalan oleh Bank Indonesia.
Terkait kebijakan yang tengah digodok pemerintah untuk membenahi praktik under invoicing di sektor tambang, Josua mengakui bahwa mekanisme ini memang masih menyisakan tanda tanya.
Dia menyebut dampak kebijakan tersebut terhadap peningkatan ekspor tergolong kecil karena fokus utamanya adalah meningkatkan penerimaan pajak.
"Jadi, dampaknya kepada peningkatan ekspor ini relatif kecil karena semangat utamanya adalah untuk bisa meningkatkan penerimaan perpajakan. Karena, memang banyak hal-hal sebelumnya yang under invoicing yang mau ditambal," jelas Josua.
Meski demikian, Josua mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan efek samping dari kebijakan ini. Dia khawatir mekanisme yang belum jelas aturan teknisnya justru mengurungkan investasi asing, terutama di sektor hilirisasi pertambangan.
Apalagi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cina sebelumnya telah menyampaikan kekhawatirannya kepada pemerintah lewat surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto.
"Jangan sampai nanti set effect-nya bisa mengurungkan investasi dari asing, khususnya investasi untuk mendukung hilirisasi pertambangan. Kita perlu mendorong kebijakan yang ramah investasi dan tentunya ke
bijakan yang bisa meningkatkan penerimaan tapi juga tetap menjaga investasi asing," tuturnya.
Apalagi, tambahnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sangat bergantung pada aliran investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang tetap lancar.
“Karena jangan lupa juga untuk kita bisa mencapai 8 persen di 2029, kita masih memerlukan investasi. Baik investasi domestik dan juga investasi FDI,” kata dia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
