tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih ratusan penghargaan nasional maupun internasional pada era kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, selama 2022-2024. Hingga 1 Oktober 2024, Pemprov DKI Jakarta meraih total 269 penghargaan.
Sejumlah penghargaan yang diraih pun terbilang prestisius. Di bidang Pemerintahan, DKI Jakarta meraih 63 penghargaan. Di antaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari British Standard Institution, peningkatan nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sertifikasi tanah barang milik daerah dari KPK, serta Best Offline Participation National Cyber Exercise #5 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Pemprov DKI juga meraih penghargaan dari OpenGov Asia, Tradep Pass Global, Singapore Civil Defense, International Accreditation Service, di bidang Pemerintahan," ucap Heru kepada Tirto.id, Senin (14/10/2024).
Terkini, di bidang Pemerintahan, Pemprov DKI meraih penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menyatakan, penghargaan tersebut merupakan bukti keseriusan pihak eksekutif Jakarta untuk mengelola data statistik.
”Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak atas bimbingan dan arahan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Kami berharap, prestasi ini bukan akhir, melainkan langkah awal dan pemacu semangat untuk memajukan negeri melalui pengelolaan data yang berkualitas,” kata Sigit.
Sementara itu, di bidang Perekonomian dan Keuangan, Pemprov DKI Jakarta meraih total 83 penghargaan antara lain Grab for Strategic Collaboration and Creating Positive Impact in Jakarta dari Grab, serta juara 1 kategori ekonomi hijau dan berkelanjutan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
"Kami mendukung penuh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi DKI Jakarta, dengan mendorong seluruh pelaku usaha dan para stakeholder terkait untuk bersinergi dan bekerja sama," ujar Heru.
Ada pula penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Juga penghargaan Kapolri terkait pengembangan impelentasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Jakarta dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri).
Di bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta meraih total 18 penghargaan. Belasan penghargaan itu didapat dari kementerian/lembaga maupun pihak swasta. Di antaranya Geo Innovation Awards 2023 dari PT Esri Indonesia, penghargaan Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penghargaan Adipura dan Kalpataru dari KLHK, serta penghargaan Bank Sampah Induk terbaik dari KLHK.
Lalu, Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia untuk Rekor Penanaman Vegetasi Terbanyak buat Penghijauan Perkotaan dalam Waktu Satu Tahun dari Museum Rekor Indonesia, penunjukan Studbook Keeper National untuk Spesies Satwa Dilindungi dari Persatuan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, serta rekor uji emisi kendaraan bermotor terbanyak dari Museum Rekor Indonesia.
Terkait penghargaan Adipura, Heru menegaskan, prestasi ini menjadi parameter untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga lingkungan. “Adipura ini menjadi salah satu prestasi yang harus dijaga melalui Kadis Lingkungan Hidup, para wali kota, dan bupati,” tutur Heru.
Ia menambahkan, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada 2022 hanya mendapatkan Sertifikat Adipura. Kemudian, pada 2023, penghargaan untuk kedua kota tersebut meningkat menjadi Piala Adipura.
Karena itu, Heru mengapresiasi upaya pihak yang telah bekerja, sehingga dapat meningkatkan prestasi. "Sekarang [Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu] meningkat, kini mendapat Piala Adipura. Sekali lagi seluruh wali kota, bupati, dan masyarakat se-DKI, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan pastisipasinya," papar Heru.
Sedangkan di bidang Kesejahteraan Rakyat, Pemprov DKI Jakarta total meraih 45 penghargaan. Di antaranya penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama 2024 Tingkat Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Top BUMD 2024 with Integrated Transportation Development and Continous Service Improvement dari Warta Ekonomi, serta Best CEO Awards 2024 dari The Iconomics.
Lalu, Outstanding Achievement Award Financial Digital Transformation dari Google Cloud dan Devoteam G-Cloud, Pameran Buku Karya Anak Terbanyak se-Indonesia dari Museum Rekor Indonesia, dan Akreditasi A Perpustakaan Umum Provinsi dari Perpustakaan Nasional Indonesia.
Terkait UHC, cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jakarta mencapai 98,68 persen. Hal ini menunjukkan, hampir seluruh penduduk di DKI Jakarta telah terdaftar sebagai peserta JKN. Angka ini mencerminkan keberhasilan program JKN dalam menjangkau masyarakat luas di Jakarta.
Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Timur, Dasrial, mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah kota yang telah mendukung program BPJS Kesehatan. Dia menjabarkan, dari 3,4 juta penduduk Jakarta Timur yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, kepesertaan berasal dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Tertinggi kedua dari PBI penerima upah, baik pemerintah maupun swasta. Berikutnya segmen lain, seperti PBI Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun kepesertaan segmen mandiri.
"Masih ada 1,5 persen yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau mereka warga tidak mampu, akan diusulkan sebagai Penerima Bantuan Iuran APBD atau APBN," ungkap Dasrial.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menyatakan, penghargaan UHC diberikan, karena Kota Madya Jakarta Timur telah mencapai target 98,78 persen kepesertaan BPJS Kesehatan. "Keaktifan atau pembayaran premi juga menjadi bagian dari penilaian, sehingga Jakarta Timur mendapat penghargaan kategori utama," beber Anwar.
Dengan pemberian penghargaan ini, Anwar berharap, BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dipastikan memiliki jaminan kesehatan yang memadai dan prima.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi beragam penghargaan yang diterima Pemprov DKI Jakarta selama dua tahun kepemimpinan Pj. Gubernur Heru. Menurutnya, sejumlah kinerjanya yang lain juga perlu diapresiasi, meski tidak mendapat penghargaan. Misalnya, suasana Jakarta tergolong aman selama penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
"Ya kalau itu ada yang perlu diapresiasi, selama penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada, suasananya tenang. Itu patut diapresiasi, enggak terjadi istilahnya gejolak," urai Trubus melalui sambungan telepon, Selasa (15/10/2024).
Ia meyakini, Heru Budi memang cocok menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya yang pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara. Kemudian, Heru juga menjabat Kepala Sekretariat Negara saat ini.
Hubungannya dengan Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta. "Kalau kebijakan-kebijakan, dia [Heru Budi] itu lebih powerful. Pertama, dia kan mantan Wali Kota Jakarta Utara, lebih menguasai Jakarta. Yang kedua, dia orang pusat. Banyak hal kebijakan yang dikeluarkan itu, minimal penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan daya beli masyarakat," terang Trubus.
Di satu sisi, Trubus menilai Pemprov DKI Jakarta tetap perlu membenahi sejumlah program untuk masyarakat. Misalnya, penanganan banjir, kemacetan, serta tata kota. Ia beralasan, tiga persoalan tersebut masih kerap menjadi persoalan di Jakarta.
"Tapi kan ini semua [persoalan Jakarta] masih ada. Ya, Pemprov DKI perlu berupaya, agar bagaimana itu semua teratasi," pungkasnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
