tirto.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum fokus dalam mengatasi ketimpangan yang terjadi di ibu kota.
Menurut Gembong, pemprov perlu lebih optimal dalam mengambil langkah terkait pengentasan ketimpangan. Dengan demikian, hasilnya pun bisa lebih terasa.
Salah satu langkah yang bisa difokuskan pemerintah provinsi itu, kata dia, ialah dengan mengupayakan pembangunan.
“Kalau ditanya apakah pembangunan sudah on the track, sudah. Tapi memang untuk action-nya yang belum maksimal,” kata Gembong kepada Tirto pada Jumat (1/2/2019).
Lebih lanjut, Gembong menyebutkan bahwa pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait ketimpangan di DKI Jakarta semestinya bisa menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi. Gembong pun lantas mengimbau agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait juga ikut turun tangan dalam berkontribusi pada pengentasan ketimpangan.
“Pemerintah provinsi kan telah menetapkan kawasan kumuh, untuk itu [pemerintah provinsi] harus turun tangan. SKPD pun harus terjun dalam menata tata ruang, pemukiman, serta mengentaskan masalah soal lapangan kerja dan perekonomiannya,” jelas Gembong.
Pengentasan ketimpangan sendiri diharapkan bisa segera dilaksanakan mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebetulnya telah memiliki rencana penataan tata ruang dan wilayah di ibukota. Adapun rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
Apabila hendak menuai hasil pada akhir masa jabatannya, Gembong mengingatkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu menyusun langkah secara konkret untuk mengatasi ketimpangan. Dengan melakukan pemetaan dan penataan, Gembong menilai program-program yang dicanangkan Anies bisa lebih terukur hasilnya.
“Dari apa yang disampaikan Pak JK (Jusuf Kalla) itu, tahapan-tahapannya dari sekarang bisa dengan dimulai melakukan pemetaan,” ungkap Gembong.
Isu ketimpangan di DKI Jakarta menjadi sorotan sejak awal pekan ini. Jusuf Kalla sempat menyebutkan bahwa kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin terlihat seperti Singapura, sementara kawasan Tanjung Priok lebih nampak seperti Bangladesh.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla setelah dirinya dan Anies memantau langsung DKI Jakarta dari udara dengan menggunakan helikopter. Peninjauan itu pun dilakukan dalam rangka membicarakan rencana pengintegrasian sistem transportasi di DKI Jakarta yang tengah digagas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
