tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sedang berupaya mengatur ulang tata ruang dan wilayah di ibu kota untuk mengatasi persoalan ketimpangan. Menurut dia, masalah ketimpangan di DKI Jakarta bisa diatasi jika pembangunan berorietasi pada perencanaan kawasan yang baik.
“Jadi ke depan kami berorientasi pada perencanaan kawasan. Perizinan pun orientasinya kawasan, bukan lagi per bidang," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (30/1/2019).
"Selama ini yang dilakukan adalah per bidang, sehingga di satu kawasan ada gedung yang tinggi, namun sebelahnya pendek,” dia menambahkan.
Pernyataan Anies itu terkait dengan komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai meninjau wilayah ibu kota dari udara pada awal pekan ini. Menurut JK, kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin terlihat seperti Singapura, sedangkan Tanjung Priok seperti Bangladesh.
Anies berpendapat pernyataan Jusuf Kalla soal ketimpangan di ibu kota itu bukan merupakan kritik atau sindiran, melainkan fakta yang memang terjadi.
Dia menambahkan perbaikan perencanaan wilayah di Jakarta tidak akan mengutamakan regenerasi perkotaan saja, namun juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi.
“Menata itu bukan selalu dengan tangan pemerintah saja. Pemerintah membuat aturan, yang lantas membuat semua pihak termasuk pihak swasta bisa melakukan pembangunan,” ujar Anies.
Sebagai contoh, kata dia, koefisien lantai bangunan (KLB) di DKI Jakarta selama ini belum merata. Menurut Anies, KLB di pinggir jalan raya relatif lebih tinggi sehingga lebih menarik bagi pengembang swasta.
“Karena itu kerap saya sampaikan dalam berbagai pertemuan, perencanaan tata ruang itu akan menentukan ada ketimpangan atau tidak. Perencanaan tata ruang akan menentukan apakah transportasi tersambungkan atau tidak,” kata Anies.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
