tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memimpin rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas integrasi sistem transportasi antarmoda di Jakarta, Bodor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (28/1/2019).
Menurut JK, rapat di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta tersebut membahas strategi untuk menata dan menyinergikan transportasi antarmoda di Jabodetabek.
“Jadi karena begitu banyak moda transportasi, ada Kereta Api, ada komuter, ada LRT, ada MRT ada Bus, ada Busway bagaimana mensinkronkan itu dalam satu operasional,” kata JK usai rapat itu seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet.
JK menjelaskan, meskipun proyek LRT dan MRT masih dikerjakan, semua daerah di Jabodetabek perlu segera melakukan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, kata dia, integrasi sistem transportasi di Jabodetabek akan diatur oleh lembaga berbentuk Badan Otorita.
“Nanti, ada [badan] otorita, masing masing gubernur ada di situ. Otorita untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah ada otoritanya juga, tapi harus kita tingkatkan kemampuannya,” kata JK.
Lembaga terakhir yang dimaksud JK ialah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan pada 2016 lalu.
Badan yang akan ditingkatkan kewenangannya tersebut, kata JK, akan melakukan koordinasi untuk menyinergikan transportasi antarmoda di Jabodetabek. Targetnya, pengguna transportasi umum bisa menjadi lebih banyak daripada pemakai kendaraan pribadi.
“Karena sekarang semua baru turun, karena begitu banyaknya mobil pribadi dan jalan-jalan makin baik, jembatan makin baik, mobil pribadi makin murah maka orang cenderung memakai mobil pribadi. Sekarang kita mesti balik kembali, lebih banyak memakai kendaraan umum tapi harus dengan kualitas yang lebih baik,” ujar JK.
Di antara program pemerintah untuk mendorong publik menggunakan transportasi umum ialah dengan mengerek tarif parkir kendaraan pribadi hingga penerapan sistem jalan berbayar (ERP).
JK menambahkan anggaran yang direncanakan pemerintah dalam mengintegrasikan sistem transportasi di Jabodetabek mencapai Rp600 triliun, untuk kebutuhan investasi selama 10 tahun. Anggaran itu akan dipenuhi dari APBN, APBD dan juga dari investasi swasta.
Rapat membahas integrasi sistem transportasi Jabodetabek di kantor Wapres pada hari ini diikuti oleh sejumlah menteri, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani, Menhub Budi Karya Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rapat itu juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebelum menggelar rapat tersebut, Wapres JK bersama Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Budi Karya dan Anies sempat memantau kemacetan lalulintas di Jadobetabek melalui udara dengan menggunakan helikopter.
Editor: Agung DH
