tirto.id - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai membahas konsep integrasi transportasi di Jabodetabek. Pembahasan tersebut dilakukan menyusul terpilihnya Pemprov DKI sebagai koordinator integrasi transportasi wilayah Jabodetabek.
"Kemaren juga dari Kemendagri juga sudah fasilitasi pertemuan berkaitan dengan berapa porsi belanja APBD di Jabodetabek terkait sektor transportasi atau perhubungan, terus juga bicara masalah konsep DKI, tapi secara prinsip masih dibahas. Kami lihat saja perkembangannya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/1/2019).
Namun Sigit enggan berbicara lebih jauh karena saat ini masih proses pembahasan. Dinas Perhubungan DKI juga masih fokus pada integrasi proyek Jak Lingko dengan menyelesaikan 63 trayek Jak Lingko, serta memastikan integrasi Trans Jakarta dengan MRT.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menunjuk Jakarta sebagai koordinator penataan sistem transportasi.
"DKI kemarin ditanya, apakah DKI siap untuk memegang kendali pengelolaan transportasi di DKI. Secara prinsip DKI siap, dan kemarin saya ditugaskan Pak Wapres [Wakil Presiden, Jusuf Kalla] untuk membahas lebih detail arahan-arahan yang diberikan oleh Pak Presiden," kata dia saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).
Menurut Anies, hal tersebut akan memudahkan pengelolaan sistem transportrasi, sedangkan asetnya tetap milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Sudah ada arahan dari Pak Menteri PUPR, nanti 100 persen pengelolaannya diserahkan. Bukan asetnya ya," kata dia.
Anies memaparkan, kendala yang dihadapi Pemprov DKI dalam merencanakan transportasi adalah terpisahnya pihak yang menangani transportasi DKI dengan wilayah Bodetabek. Padahal, sejumlah kendaraan umumnya saling terhubung.
Dengan diberikannya kewenangan bagi DKI untuk mengelola sistem transportasi di Jabodetabek, akan mempermudah penataan. Kawasan yang ditata akan berfokus pada Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, penataan merambah ke luar kawasan DKI dengan tetap mencerminkan kekhasan kawasan masing-masing.
"Arah perencanaan transportasi antarmoda dan mengintegrasikan dengan perencanaan kawasan," kata Anies.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Alexander Haryanto
