Menuju konten utama

JK Kritik Tata Ruang DKI, DPRD: Penataan Sesuai Peruntukan Wilayah

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus tidak sepakat dengan kritik Wapres JK yang menyoroti ketimpangan tata ruang di ibu kota. 

JK Kritik Tata Ruang DKI, DPRD: Penataan Sesuai Peruntukan Wilayah
Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Antara Foto/Sigid Kurniawan.

tirto.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Wapres JK) menyoroti ketimpangan tata ruang di DKI Jakarta. Menurut JK, kondisi wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, memang mirip kota di Singapura. Akan tetapi, kata JK, kondisi kawasan Tanjung Priok justru seperti di Bangladesh.

JK mengungkapkan penilaiannya itu setelah memantau kondisi jalan raya dan pembangunan yang ada di DKI Jakarta dari udara pada Senin pagi (28/1/2019).

Ketika melakukan pemantauan itu, JK ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mereka berkeliling melihat kondisi ibu kota dari udara dengan menaiki helikopter. Setelah itu, JK memimpin rapat membahas penerapan rencana integrasi transportasi di DKI Jakarta.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Bestari Barus mengaku setuju dengan maksud utama pernyataan JK, yakni pembangunan harus dilakukan secara merata. Akan tetapi, Bestari berpendapat penataan ruang di Jakarta juga harus disesuaikan dengan peruntukannya.

“Kalau di daerah [jalan] Sudirman, itu kan memang untuk kantor, dan [lembaga] pemerintahan juga sebagian ada [di sana]. Tapi, kalau di kawasan pemukiman penataannya seperti di [jalan] Sudirman-Thamrin, untuk apa peruntukannya?” Kata Bestari kepada reporter Tirto pada Senin (28/1/2019).

Bestari menjelaskan pembangunan di DKI Jakarta harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kata dia, penataan di setiap wilayah tidak bisa disamaratakan.

Selain itu, Bestari juga tidak setuju dengan penilaian Wapres JK bahwa permukiman orang kaya di Jakarta cenderung berada di dalam kota, sementara rumah warga miskin di area pinggiran. Menurut Bestari, jumlah warga tidak mampu yang tinggal di tengah kota Jakarta juga tidak sedikit.

“Memang yang diperlukan sekarang adalah akselerasi untuk pembangunan dan penataan kota. Kami kan gelontorkan dana [APBD DKI Jakarta 2019] besar, mudah-mudahan bisa terserap cepat,” ujar Bestari.

Dia meminta Anies meletakkan orang-orang yang tepat di Pemprov DKI supaya pembangunan di DKI Jakarta bisa lebih merata. Bestari berharap Anies mengetahui secara rinci kinerja bawahannya yang bertugas untuk merealisasikan rencana pembangunan di ibu kota.

Baca juga artikel terkait TATA RUANG JAKARTA atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Politik
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom