tirto.id - Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Khoirudin, menegaskan tidak ada pihak oposisi di DPRD Jakarta saat kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, mendatang.
"Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi kita adalah pemerintahan daerah, tidak ada lain kamar, satu rumah. Sama-sama pemerintahan daerah, jadi tidak ada oposisi," ujar Khoirudin saat menghadiri rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKJ di Gedung DPRD DKJ, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Pria yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyebut, DPRD DKJ siap untuk berkolaborasi dengan pemerintahan Pramono-Rano. Ia menyebut, Pramono bukan orang baru di pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menjalankan berbagai program yang sudah dicanangkan.
"Harapan saya Mas Pram bisa kolaborasi dengan seluruhnya. Beliau bukan orang baru, beliau orang birokrasi. Beliau sudah matang di politik, mantan menteri. Jadi beliau sudah bisa langsung running, quick win buat Mas Pram," katanya.
Khoirudin pun menilai tak ada hambatan DPRD Jakarta berkolaborasi dengan Pramono-Rano meski partai pengusung mereka memiliki kursi legislatif lebih sedikit di periode 2024-2029.
"Kita semua siap kolaborasi. Makanya pantun yang pernah saya ucapkan, saya ucapkan kembali ya. Beli gas di Pantai Sanur, jangan lupa beli terasi. Selamat bertugas, Gubernur dan Wakil Gubernur, kami siap kolaborasi," tutup Khoirudin.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
