tirto.id - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan relokasi warga Kampung Bayam. Salah satu solusi penyelesaiannya yang mereka dorong adalah melalui pertemuan tiga pihak (tripartit).
Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, tripartit harus melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola Kampung Susun Bayam sekaligus BUMD DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, dan warga Kampung Bayam.
“Prinsipnya harus duduk bareng ketiganya. Jangan terus-terusan ribut tanpa ada penyelesaian. Sementara warganya tetap tidak bisa akses rusun [Kampung Susun Bayam],” ucap Ida dalam keterangannya, Jumat (19/1/2024).
Ia mengatakan, warga Kampung Bayam merupakan warga DKI. Karena itu, mereka berhak mendapatkan akses ke rumah susun yang memang difasilitasi oleh Pemprov DKI.
Ida menambahkan, sudah selayaknya warga Kampung Bayam mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah daerah setempat. Menurutnya, perselisihan antara PT Jakpro dengan warga terjadi lantaran kedua pihak merasa berada di posisi yang benar.
Karena itu, menurutnya, tak ada titik temu serta solusi antara PT Jakpro dengan warga.
"Karena mereka ini warga DKI, hukumnya wajib bagi PT Jakpro dan Dinas Perumahan [DKI] untuk memfasilitasi warganya," tegasnya.
"Yang terjadi selama ini kan JakPro dan warga masing-masing membenarkan diri sendiri. Karena itu kami mendorong terus [untuk] duduk bareng lagi," lanjut Ida.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPRKP DKI Jakarta, Afan Adriansyah, menyebutkan PT Jakpro akan berkoordinasi dengan warga untuk menemukan solusi relokasi tersebut.
"DPRKP DKI akan membantu apabila diperlukan unit hunian untuk menampung warga yang akan direlokasi," kata Afan kepada awak media, Jumat.
Persoalan Kampung Susun Bayam Disorot Anies
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menerima pelukan dari salah seorang warga Kampung Bayam di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, saat akan memulai acara Desak Anies pada Kamis (18/1/2024).
"[Warga] Kampung Bayam nih, masyaAllah, apa kabar?" kata Anies.
Ucapan tersebut disambut oleh warga Kampung Bayam dengan pelukan erat.
"Kangen pak," kata warga itu.
Anies kemudian membalas ucapan tersebut dengan janji perubahan. Dia meminta warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum mendapat kunci rumah susun yang sudah dijanjikan kepada mereka, untuk bersabar.
"InsyaAllah pak, tolong bersabar akan datang waktunya perubahan. Nanti kita bisa lakukan kembali, tapi sekarang kewenangannya belum ada. Tolong bersabar. Tolong sampaikan ke teman-teman di Kampung Bayam untuk bersabar," kata Anies.
Anies kemudian menceritakan isi pertemuannya dengan warga Kampung Bayam tersebut dalam acara Desak Anies. Dia menyindir Pj Gubernur DKI Jakarta yang menurutnya seharusnya segera merealisasikan pemberian rumah susun kepada warga Kampung Bayam.
Persoalan Kampung Susun Bayam
Warga Kampung Bayam digusur Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Anies kemudian mendirikan Kampung Susun Bayam di sisi utara JIS.
Anies meresmikan pembangunan Kampung Susun Bayam pada Oktober 2022. Setelah itu, kursi kepimimpinan Pemprov DKI bergeser ke Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Hingga kini Pemprov DKI tak kunjung mengizinkan warga Kampung Bayam untuk menghuni bangunan baru tersebut. Dalihnya, Kampung Susun Bayam dikelola dan aset milik PT Jakpro.
Di sisi lain, lahan Kampung Susun Bayam merupakan aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Perbedaan administrasi itu membuat warga terlunta-lunta.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
