DPR Sentil Bawaslu soal Usul Tunda Pilkada: Bukan Kerjaanmu

Junimart menilai Bawaslu telah melampaui kewenangannya karena mengusulkan penundaan Pemilu Serentak 2024.

Sumber: Antara

Terbit 14 Jul 2023 09:14 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDIP Junimart Girsang (kedua kanan) memberi paparan didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri), Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan (kedua kiri) dan Tim hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) PDIP Sirra Prayuna dalam catatan akhir tahun dan peluncuran buku "Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Menegakkan Keadilan dan Kebhinekaan" di Jakarta, Rabu (14/12). PDIP menilai selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencatat prestasi di bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi kurang optimal pada sektor penegakan hukum. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/16.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melampaui kewenangannya karena mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, Bawaslu semestinya fokus mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ketimbang sibuk berwacana.

"Kalau sekarang Bawaslu itu berwacana menurut saya melampaui kewenangan dan melampaui tupoksinya," kata Junimart dikutip dari Antara, Jumat 14 Juli 2023.

"Bukan kerjaanmu (Bawaslu) untuk mengatakan tunda, berhenti, ya kan? Kalau ada penyelenggara pemilu dalam tahapan ini yang melenceng ya panggil KPU kan bisa dipanggil seperti ada laporan masyarakat, laporan peserta pemilu tentang kerja-kerja KPU yang tidak benar. Kecuali KPU bicara penundaan karena mereka penyelenggara langsung, ya tentu kita akan evaluasi, tentu kita akan meminta pendapat KPU kenapa harus menunda," tambah Junirmart.

Legislator PDI Perjuangan itu meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu secara murni serta tidak berpolitik. "Ndak usah berwacana bikin-bikin isu yang enggak bernilai. Kita fokus terhadap pemulihan ekonomi saja gitu. Bawaslu bantu juga lah pemerintahan," terang Junimart.

Junimart mengaku kaget mendengar kabar usulan Bawaslu untuk menunda Pilkada Serentak 2024. Dia heran usulan tersebut dilontarkan Bawaslu ke publik dan bukan ke Komisi II DPR.

"Kita kaget, ada apa? Kan begitu. Ya, kan sebaiknya para penyelenggara ini, Bawaslu, KPU khususnya, dan pemerintah dalam hal ini Mendagri, bersinergi ya kan, enggak perlu saling menyalahkan," tuturnya.

Bahkan, dia menilai usulan Bawaslu tersebut mengada-ada karena jadwal penetapan Pemilu 2024 telah disepakati bersama-sama oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu pada 2022. "Dalam konsinyering Bawaslu, KPU, DKPP, dan pemerintah dalam hal ini Mendagri semua kita sepakat untuk 24 November itu pilkada, 14 Februari itu pilpres," tegas Junimart.

Ketimbang menunda jalannya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, dia justru mengusulkan agar pelaksanaannya dimajukan. "Kalau saya sebaiknya bisa dimajukan, kalau bisa dimajukan kenapa harus dimundurkan? Jadi saya balik sekarang," imbuh dia.

Sebelumnya, pada Kamis 14 Juli 2023, Badan Pengawas Pemilu mengusulkan pemerintah dan penyelenggara pemilu membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 patut dibahas karena pelaksanaannya beririsan dengan Pemilu 2024 dan ada pula potensi terganggunya keamanan serta ketertiban.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober 2024 baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," pungkas Bagja.