DPR: Pemerintah Terlambat Menetapkan Status Bencana di Sumatra

tirto.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai penetapan status bencana nasional terhadap bencana banjir bandang-tanah longsor di wilayah Sumatra saat ini sudah terlambat.

Lasarus menduga pemerintah tak langsung menetapkan status bencana nasional lantaran tak mengira sebelumnya kalau bencana di wilayah terdampak akan sebesar ini.

“Memang sih, kalau saya bilang, kita di satu minggu pertama agak terlambat menetapkan status bencana ini. Mungkin pemerintah menduga tidak semasif dan seluas ini dampak yang ditimbulkan,” ucap Lasarus di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia menilai penetapan status bencana nasional idealnya sudah dilakukan pada minggu pertama terjadinya bencana tersebut.

“Harusnya tanggap darurat yang ideal itu kan di seminggu pertama itu, paling tidak seluruh akses sudah dibuka,” ucapnya.

Berdasarkan laporan yang dia terima, terdapat enam kabupaten di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang masih belum bisa diakses. Angka itu belum mencakup kecamatan dan desa yang kondisinya sudah rusak parah.

“Ini sudah dua minggu, 14 hari. Saya belum tahu hari ini update-nya, [kemarin] ada 6 kabupaten yang masih belum bisa diakses, masih terputus. Kita belum bicara kecamatan, belum bicara desa. Ini karena keterlambatan kalau menurut saya,” katanya.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, mengklaim sejauh ini pemerintah daerah masih berfungsi dengan baik sehingga belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Eddy mengatakan salah satu persyaratan bencana diberi status bencana nasional adalah jika pemerintah daerah tidak mampu dalam melaksanakan penanganannya.

“Saat ini kan pemerintah daerah masih berfungsi dengan baik. Memang infrastrukturnya banyak yang terkendala karena rusak. Tetapi sepanjang ini saya kira dengan penetapan status hari ini oleh pemerintah sudah sangat baik,” katanya.

Eddy memastikan pemerintah saat ini melakukan penanganan secara masif.

“Jadi kalau dilihat secara de facto, penanganannya ini ibarat penanganan yang kita laksanakan kalau memang ada bencana nasional,” tutur Eddy.

Dia mengklaim saat ini persediaan obat-obatan dan makanan di lokasi bencana Sumatra, sudah aman. Sehingga, langkah pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional dinilai sudah tepat.

“Nah sekarang ini kan obat-obatan ada, makanan ada, penanganan infrastruktur juga terjalin dengan baik, sudah terbangun beberapa infrastruktur yang rusak. Jadi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini saya kira sudah tepat,” ucapnya.

Dia juga mengungkit penanganan dari pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Eddy mengatakan saat itu pemerintah menetapkan pandemi itu sebagai bencana nasional lantaran pemerintah daerah tak sanggup menangani peristiwa itu.