tirto.id - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menginginkan audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu untuk menindaklanjuti laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) proyek tersebut sebesar Rp4,1 triliun.
Herman belum mendalami penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia ingin proyek itu segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," kata Herman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/9/2021).
Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.
Dia berharap agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya.
Secara terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik.
