DPR Memakzulkan Wapres Filipina Sara Duterte untuk Kedua Kali

tirto.id - Wakil Presiden Sara Duterte kembali dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Senin (11/5/2026) Keputusan ini diambil setelah mayoritas anggota parlemen menyetujui artikel pemakzulan terhadap dirinya.

Sara Duterte dimakzulkan atas berbagai tuduhan serius, mulai dari pelanggaran konstitusi, korupsi, penyalahgunaan dana publik, hingga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Dalam sidang pleno tersebut, sebanyak 257 anggota parlemen memberikan suara setuju, 25 menolak, dan sembilan abstain.

Jumlah itu jauh melampaui syarat konstitusional Filipina yang hanya membutuhkan dukungan sepertiga anggota DPR atau sekitar 106 suara untuk meloloskan proses pemakzulan terhadap pejabat tinggi negara.

Ini menjadi tahun kedua berturut-turut DPR Filipina memakzulkan Sara Duterte, setelah upaya serupa pada 2025 yang memperoleh 215 suara akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina karena dinilai inkonstitusional.

Daftar Pelanggaran Wapres Filipina Sara Duterte yang Sebabkan Pemakzulan

Berikut daftar pelanggaran Sara Duterte yang membuat mayoritas para anggota DPR menyetujui pemakzulannya dikutip GMA Network,Senin (11/5/2026):

a) Penyalahgunaan sistematis, penggelapan, dan pelikuidasian dana rahasia sebesar 500 juta peso yang diberikan kepada Kantor Wakil Presiden (OVP) dan 112,5 juta peso yang diberikan kepada Departemen Pendidikan (DepEd) selama masa jabatannya sebagai kepala pendidikan;

b) Pengumpulan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan yang jelas-jelas tidak proporsional dengan pendapatan dan penghasilan sahnya selama masa jabatannya sebagai pejabat publik;

c) Kegagalan untuk sepenuhnya dan jujur mengungkapkan semua aset, kewajiban, dan kekayaan bersihnya dan pasangannya dalam pernyataan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih (SALN), termasuk dalam SALN untuk tahun 2022, 2023, dan 2024;

d) Kegagalan untuk melepaskan, dan malah dengan sengaja melanjutkan, semua kepentingan bisnisnya selama masa jabatannya sebagai wakil presiden untuk tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025;

e) Memberikan hadiah atau pembayaran uang kepada pejabat DepEd untuk mendorong pelanggaran dan penghindaran pengadaan dan hukum terkait lainnya;

f) Membuat kontrak untuk pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos, Jr., Ibu Negara Liza Marcos, dan mantan Ketua DPR dan Anggota DPR Leyte Martin Romualdez, dengan membuat ancaman serius, dan dengan secara aktif menghasut pemberontakan terhadap republik.

Dalam pidato dukungannya terhadap pemakzulan, Ketua komite keadilan DPR dan perwakilan Batangas Gerville Luistro menegaskan bahwa seluruh tuduhan didasarkan pada dokumen dan bukti, bukan sekadar rumor atau tekanan media sosial.

Ia mengatakan proses penyusunan artikel pemakzulan dilakukan melalui investigasi panjang dan setiap halaman dokumen memiliki implikasi hukum yang serius.

Luistro juga menyatakan bahwa proses di Senat nantinya akan menjadi kesempatan bagi Sara Duterte untuk memberikan penjelasan lengkap dan menghadirkan bukti pembelaan di hadapan publik Filipina.

“Apakah kita punya angka? Bapak Ketua, rekan-rekan yang terhormat. Ya. Kita punya angka. Tetapi angka yang saya maksud bukan hanya jumlah suara. Angka itu tercatat dalam arsip. 6,7 miliar peso. Itulah angka yang perlu dijelaskan kepada rakyat Filipina,” kata Luistro.

“Dan di Senat, ada kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjawab sepenuhnya setiap tuduhan, menyampaikan bukti-buktinya, dan agar seluruh rakyat dapat mendengar sisinya,” pinta Luistro lagi.

Menjelang pemungutan suara, suasana politik di parlemen juga sempat memanas ketika tiga anggota DPR dari keluarga Duterte meninggalkan ruang sidang. Mereka adalah Paolo Duterte, Omar Vincent Duterte, dan Harold James Duterte.

Sara Duterte maju dalam pemilihan wakil presiden Filipina tahun 2022 melalui partai Lakas–CMD dan berpasangan dengan Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr..

Pasangan Marcos–Duterte memenangkan pemilu dengan kemenangan telak sekaligus pasangan pertama yang memperoleh suara mayoritas sejak berdirinya Republik Kelima Filipina pada 1986. Sara Duterte resmi menjabat sebagai wakil presiden pada 30 Juni 2022.