tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada empat provinsi yang memiliki nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017. Keempat provinsi itu tergolong baik lantaran nilainya di atas 80.
“Tidak ada provinsi yang memperoleh nilai IDI dengan kategori buruk. Sebaliknya, dari 34 provinsi ada empat provinsi yang berkategori baik,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (13/12/2018).
Adapun posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan nilai IDI sebesar 84,73. Selanjutnya, ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memperoleh nilai sebesar 83,61, disusul dengan Kalimantan Utara dan Kepulauan Bangka Belitung yang masing-masing mendapatkan nilai sebesar 81,06 dan 80,11.
Oleh karena baru ada empat provinsi yang mencapai nilai di atas 80, Suhariyanto berharap provinsi-provinsi lain bisa segera menyusul.
Angka IDI di tingkat nasional pada 2017 sendiri rata-rata berada di level 72,11 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan secara year-on-year, lantaran IDI tingkat nasional pada 2016 tercatat sebesar 70,09.
“Dengan capaian angka tersebut, maka bisa diartikan bahwa angka demokrasi di Indonesia berada di level sedang. Instrumen yang digunakan untuk menyusun indikator IDI pun mampu menangkap gambaran tentang perkembangan demokrasi di berbagai provinsi,” jelas Suhariyanto.
Tingkat capaian IDI mencakup ukuran pada pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak demokrasi, dan lembaga demokrasi. Demokrasi di tingkat nasional bisa dibilang baik apabila indeksnya berada di atas 80.
Sementara itu, sejumlah perubahan yang disebut memengaruhi angka IDI dari 2016 ke 2017, yaitu kebebasan sipil yang naik 2,30 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), serta lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Rio Apinino
