Menuju konten utama

Disebut Terjaring OTT KPK, Nasdem: Bupati Koltim di Jakarta

Sahroni memastikan, hingga saat ini belum ada proses hukum yang berjalan secara formal terhadap Abdul Azis.

Disebut Terjaring OTT KPK, Nasdem: Bupati Koltim di Jakarta
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah pamit dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. SYL pamit kepada Surya Paloh pada Kamis pagi (5/10/2023). (Tirto.id/M. Irfan Al Amin)

tirto.id - Partai NasDem membantah kabar Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak Partai Nasdem menyebut Abdul Azis berada di Jakarta.

"Dalam kasus ini, pernyataan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta mengikuti agenda partai secara resmi," ucap Bendahara Umum DPP NasDem, Ahmad Sahroni, dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025).

Dia pun meminta KPK tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. Namun, Sahroni menegaskan mereka menghormati hukum dan penyelidikan yang dilakukan KPK.

"Tapi jangan lakukan drama dalam ruang terbuka di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," ucap Sahroni.

Sahroni mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dia menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik.

Sahroni memastikan, hingga saat ini belum ada proses hukum yang berjalan secara formal terhadap Abdul Azis.

"Kalau Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," tutur Sahroni.

Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menambahkan, pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini sesat. Dia pun menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, terlebih menjelang agenda internal partai.

Jika memang ada proses hukum yang tengah berjalan, kata dia, asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan. Rudi menekankan, hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan.

"Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas," ujar Rudianto.

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, sendiri membantah kabar bahwa dirinya terjaring OTT. Dia menyatakan baru mengetahui informasi tersebut beberapa jam sebelumnya.

Azis tak memungkiri banyak pihak di sekitarnya langsung menyampaikan keprihatinan atas tudingan itu.

"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut Rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," ungkap Azis.

Baca juga artikel terkait OTT KPK atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Flash News
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher