tirto.id - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh menjawab soal isu potensi 200 juta data penduduk terancam hilang sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim.
Zudan membenarkan pernyataan Luqman bahwa perangkat keras penyimpanan data pribadi milik Kemendagri sudah memasuki umur di atas 10 tahun. Zudan pun mengaku suku cadang perangkat penyimpanan daya sudah tidak diproduksi dan pemerintah sudah tidak mendapat garansi.
Oleh karena itu, Zudan menilai bahwa peremajaan memang diperlukan agar pelayanan data kependudukan bisa berjalan baik demi mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 dalam penyediaan data pemilih. Ia mengaku, peremajaan mengalami tantangan karena masalah anggaran, tetapi pemerintah sudah memitigasi soal isu kehilangan data yang disampaikan DPR.
"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back-up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," kata Zudan dalam keterangan, Rabu (13/4/2022).
Zudan menuturkan, pelayanan administrasi kependudukan di Ditjen Dukcapil saat ini sudah mampu memroses 24 dokumen kependudukan.
Selain itu database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini, dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna (user) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil.
Oleh karena itu, Zudan menilai perlu perangkat keras yang memadai agar pelayanan tetap terjaga.
"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zudan.
Saat ini, Zudan mengaku Ditjen Dukcapil Kemendagri mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK) seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia dan lembaga pengguna lainnya. Ia pun mengakui bahwa bantuan CSR membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan.
Namun, Zudan mengaku Kemendagri tengah berupaya meningkatkan pelayanan tidak hanya berbasis dari dana CSR. Ia mengatakan, Kemendagri tengah mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank.
Selain itu, Kemendagri juga sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh pengguna yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar kementerian/lembaga. Ia pun mengatakan, Mendagri Tito Karnavian sudah menyetujui dan menandatangani draf RPP PNBP.
"Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang," kata Zudan.
Isu terancam hilangnya 200 juta data penduduk disampaikan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim.
Luqman menyebut hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang atau musnah akibat perangkat keras penyimpanan data atau server yang dikelola data center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian suku cadang sudah discontinue atau berhenti produksi.
“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan,” kata dia lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, (12/4/2022).
Menurut informasi yang Luqman terima, bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses pemeliharaan (maintenance) terhadap ratusan server tersebut, akibat kemungkinan rusaknya yang sudah sangat besar.
“Apabila ini dibiarkan maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar,” tutur dia.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
