tirto.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim mengklaim hampir 200 juta data kependudukan yang tersimpan di data center Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terancam hilang atau musnah.
Luqman menerangkan, hal itu terjadi akibat dari perangkat keras yakni ratusan tempat penyimpanan data (server) yang dikelola oleh data center Dukcapil usianya sudah terlalu tua, aus, kedaluwarsa, dan sebagian suku cadang sudah discontinue atau berhenti produksi.
“Kita menghadapi ancaman serius mengenai data kependudukan,” kata dia lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, (12/4/2022).
Menurut informasi yang ia terima, bahkan sudah tidak ada pihak yang berani melakukan proses pemeliharaan (maintenance) terhadap ratusan server tersebut, akibat kemungkinan rusaknya yang sudah sangat besar.
“Apabila ini dibiarkan maka bangsa kita akan mengalami kerugian cukup besar,” tutur Luqman.
Kerugian yang dimaksud adalah hilangnya hampir 200 ratus juta data kependudukan selama bertahun-tahun, setelah proses perekaman yang panjang dan melibatkan banyak masyarakat.
“Saya melihat yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belumlah cukup komprehensif untuk mengantisipasi ancaman hilangnya dua ratusan juta data kependudukan rakyat Indonesia,” imbuh dia.
Kemudian, Luqman melihat sampai saat ini belum ada langkah-langkah yang terukur di mana proses pembaharuan perangkat keras ratusan server milik Dukcapil itu teranggarkan dan menjadi prioritas di Kemendagri.
“Tentu ini sangat berbahaya, saya sangat khawatir data kependudukan yang menjadi basis banyak pelayanan negara kepada rakyat ini, apabila sistemnya mengalami down dan hardware-nya mengalami kerusakan fatal, maka bisa saja kita akan setback, kembali ke zaman batu,” ujar dia.
Menurut Luqman, data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil Kemendagri itu manfaatnya sangat besar. Sampai hari ini terdapat sekitar 4.517 instansi yang melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan.
“Sayangnya sampai hari ini pun tidak ada keputusan pemerintah untuk memungut pendapatan negara bukan pajak [PNBP] dari pemanfaatan data kependudukan oleh pihak ketiga ini,” jelasnya.
Lanjut Luqman, padahal sebagian yang memanfaatkan data tersebut adalah korporasi, kelompok bisnis, serta usaha-usaha produktif lainnya. Dengan banyaknya pihak yang bekerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan itu, akan menambahi beban kerja ratusan server milik Dukcapil yang secara umur sudah tua dan kondisinya sudah hampir rusak.
Dia pun menjelaskan bahwa data kependudukan tersebut menjadi basis utama dari data pemilih yang akan dipakai pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 mendatang.
“Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan dengan system data center milik Dukcapil, tentu juga akan mengganggu proses pemilu yang akan datang. Banyak pelayanan pemerintah yang juga akan terganggu,” terang Luqman.
Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu berharap masalah ini tak dianggap sepele. “Saya mengetuk hati Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, jika perlu Presiden, untuk turun tangan terhadap masalah data kependudukan yang terancam musnah akibat system baik software maupun hardware-nya tidak dilakukan proses maintenance secara layak,” tukas Luqman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kemendagri untuk mengklarifikasi temuan legislator PKB tersebut.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Fahreza Rizky
