tirto.id - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu baru-baru ini menegaskan Israel adalah negara bangsa dari orang-orang Yahudi dan bukan negara bagi semua warganya.
“Israel bukan negara bagi semua warganya. Menurut hukum dasar kewarganegaraan yang kami berikan, Israel adalah negara-bangsa orang-orang Yahudi—dan hanya itu,” tulisnya mantan anggota pasukan elite Sayeret Matkal ini di akun resmi Instagram pada Minggu (10/3) lalu.
Penjelasan Netanyahu dalam bahasa Ibrani itu adalah tanggapan atas komentar aktris Israel, Rotem Sela yang mempertanyakan sikap pemimpin negaranya terhadap pengakuan keberagaman etnis warganya. Sela mengecam pembicaraan Netanyahu akhir-akhir ini yang kerap melontarkan retorika bahwa lawan politiknya bakal membentuk pemerintahan bersama dengan partai-partai politik Arab.
"Ya Tuhan, ada warga negara Arab di negara ini," tulis Sela di akun Instagramnya pada Sabtu (9/3). "Kapan seseorang dalam pemerintahan ini akan memberi tahu publik bahwa Israel adalah negara dari semua warganya, dan bahwa setiap orang dilahirkan setara? Orang Arab, Tuhan menolong kita sebagai umat manusia. Demikian juga dengan Druze. Demikian juga kaum gay, kaum lesbian dan [...] kaum kiri" tulis Sela.
Seakan menjawab kekhawatiran Sela ihwal tindakan diskriminasi, Netanyahu dalam tulisannya juga membela diri bahwa semua warga negara, termasuk orang Arab, tetap memiliki hak sama meski Israel adalah negara Yahudi.
"Seperti yang Anda [Sela] tulis, tidak ada masalah dengan warga Arab Israel. Mereka memiliki hak yang sama seperti kita semua dan pemerintah Likud telah berinvestasi lebih banyak di sektor Arab daripada pemerintah lainnya,” papar Netanyahu.
Negara Israel yang terbentuk pada 1948 memang tidak hanya diisi oleh orang-orang etnis Yahudi saja. Merujuk data CIA World Factbook, komposisi warga Israel berdasarkan etnis per 2018 adalah 74,4 persen Yahudi, 20,9 persen Arab, dan 4,7 persen dari etnis lainnya termasuk minoritas Druze.
Menjadi etnis terbesar kedua di Israel, hanya 16 persen dari total orang Arab yang mau disebut Arab Israel. Demikian hasil jajak pendapat tahun 2017 yang dilakukan profesor Universitas Haifa Sammy Smooha. Sebagian besar Arab di Israel lebih senang disebut orang Palestina di Israel, yang terdengar lebih politis mendukung saudara sebangsa di Tepi Barat dan Gaza.
Likud Takut Kalah?
Saling serang Sela dan Netanyahu ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pemilu legislatif yang bakal diselenggarakan pada 9 April 2019. Dilansir Israel Today, Netanyahu dan Likud-nya ingin membingkai pemilu legislatif sebagai pertempuran “negara Yahudi Israel” dan pendukungnya versus partai-partai sayap tengah dan sayap kiri yang dinilai bakal mengancam keutuhan negara-bangsa.
Upaya yang sama sudah terlihat sejak pengesahan undang-undang dasar kewarganegaraan Israel pada Juli 2018 (PDF) yang menjadi rujukan Benjamin Netanyahu untuk “menghardik” Sela. Undang-undang yang diperjuangkan Partai Likud itu mendefinisikan negara Israel sebagai rumah nasional bagi orang-orang Yahudi lengkap dengan kebudayaan, agama, sejarah, dan hak penentuan nasib sendiri yang mereka anggap unik.
Ketika disahkan, anggota parlemen Arab bereaksi keras di dalam gedung, di antaranya mengibarkan bendera hitam. Yang lainnya merobek-robek RUU tersebut. Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa Palestina harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi, apa pun skema penyelesaian perdamaian di antara keduanya. Penolakan Palestina untuk mengakui kedaulatan Israel dilihat Netanyahu sebagai sikap Palestina yang tidak benar-benar mengakui hak Israel untuk hidup.
Adalah politikus Likud, Avi Dichter, yang pada 2011 mengajukan proposal Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pengesahan negara Yahudi dalam hukum kewarganegaraan dasar. Setelah pengesahan undang-undang tersebut, Ditchter yang masih menjadi anggota perlemen dari Partai Likud mengatakan bahwa pengesahan itu adalah momen penting yang dapat mencegah pemikiran pendirian negara lain selain Israel.
Pengesahan undang-undang dasar itu, menurut Direktur Umum Pusat Hak Hukum yang berbasis di Haifa, Hassan Jabareen, adalah diskriminasi yang dilakukan negara. Jabareen, dikutip The Independent, menyebut pendefinisian kedaulatan dan pemerintahan yang demokratis sebagai hak milik khusus orang Yahudi menunjukkan bahwa “Israel telah menjadikan diskriminasi sebagai nilai konstitusional."
Jika melihat sejarah, sebenarnya tidak mengherankan jika Israel disebut negara Yahudi. Dalam deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948, banyak muncul istilah “negara Yahudi” dibanding negara demokratis atau definisi lainnya.
Pada pemilu legislatif 2019, Likud dihadapkan dengan aliansi partai politik berhaluan tengah bernama Partai Biru Putih yang baru terbentuk pada Februari 2019. Isinya adalah gabungan dari Israel Resilience Party, Yesh Atid, Telem, dan kalangan independen. Partai ini kerap diserang oleh Netanyahu sebagai partai yang berpura-pura tengah atau kanan, tetapi membawa gerombolan kiri dan merangkul partai-partai Arab di parlemen—keoompok yang dianggap tidak pernah mendukung keberadaan negara Israel dan membawa petaka peperangan seperti Intifada hingga Perjanjian Oslo.
"Ini adalah inti dari pemilihan antara: pemerintahan sayap kanan yang kuat yang saya pimpin atau pemerintahan sayap kiri yang lemah dari Lapid dan Gantz, yang sepenuhnya bergantung pada partai-partai Arab," ujar Netanyahu pada 7 Maret 2019, dilansir Israel National News.
Aliansi Biru Putih berisi sederet tokoh politik tersohor dari latar belakang militer. Benny Gantz, pemimpin Israel Resilience Party, adalah purnawirawan panglima Angkatan Pertahanan Israel (IDF). Moshe Ya’alon adalah pemimpin Partai Telem dan Gabi Ashkenazi dari kalangan independen adalah mantan Kepala Staf IDF. Ada pula Yair Lapid, mantan menteri keuangan periode 2013 sampai 2014 dan mantan jurnalis.
Persingan antara Likud dan Biru Putih dalam jajak pendapat beberapa minggu terakhir menjelang pemilu legislatif cukup ketat. Keduanya ada di daftar teratas mengungguli partai-partai lainnya. Hasil jajak pendapat 7-8 Maret 2019 yang dirilis surat kabar Yedioth Ahronoth menunjukkan Partai Biru Putih berada di puncak teratas, unggul empat poin dari Likud yang mendapat 29 poin. Dua minggu sebelumnya, Biru Putih unggul enam poin dari Likud.
Dalam jajak pendapat, popularitas Netanyahu, perdana menteri petahana, unggul dengan angka 38 persen, sedangkan Gantz beroleh 31 persen. Ada 31 persen responden yang masih ragu-ragu untuk memilih salah satu dari dua politikus tersebut.
Mayoritas responden sebesar 53 persen menyatakan masih percaya Netanyahu akan menjadi orang yang mendominasi pemerintahan ke depan, ketimbang 27 persen responden yang percaya bahwa Gantz akan mengambil alih kekuasaan.
Berseberangan dengan Likud, Partai Biru Putih menyerukan amandemen undang-undang dasar hukum negara bangsa. Pada Februari 2019, diwartakan Jerusalem Post, salah satu pemimpin Partai Biru Putih, Lapid, mengumumkan akan menambah klausul pasal kesetaraan sipil. Hal ini berseberangan dengan Likud yang bersikap memberi hak eksklusif bagi orang Yahudi. Senada dengan Lapid, Gantz mendukung amandemen setelah bertemu dengan minoritas etnis Druze di Israel dan menyerap aspirasi mereka.
Namun, faksi-faksi dalam tubuh Partai Biru Putih pun belum sepakat soal amandemen undang-undang dasar kewarganegaraan. Zvi Hauser, politikus Biru Putih lainnya yang merupakan mantan sekretaris kabinet Netanyahu, menentang rencana amandemen tersebut. Begitu pula dengan ahli strategi kampanye Ronen Tzur yang menyebut, "tidak ada niat untuk mengubah Hukum Negara-Bangsa".
Pada akhir Februari 2019, Jaksa Agung Israel mengumumkan niatnya mendakwa Netanyahu dalam tiga kasus korupsi sekaligus. Ia menolak tuduhan tindak korupsi dan menyebut hal itu sebagai bagian taktik sayap kiri untuk menjatuhkan dirinya.
Apakah dugaan korupsi yang menjerat Netanyahu yang berkuasa sejak 2009 bakal meruntuhkan elektabilitasnya dan partainya, atau justru ia bersama isu nasionalisme Yahudi-Israel akan menang?
Editor: Maulida Sri Handayani
