tirto.id - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Suprajarto menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) yang mendapuknya sebagai Dirut Bank Tabungan Negara (BTN). Langkah ini pun mendapat dukungan dari Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pekerja Bank BRI.
Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pekerja Bank BRI menilai, langkah Menteri BUMN memutasi Suprajarto melecehkan profesi. Menurut mereka, tak pantas jika Suprajarto yang telah memiliki karier lebih baik di BRI seolah seperti diturunkan atau demosi.
"Pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut Bank BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut Bank BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yang tersebar di seluruh NKRI termasuk di Bank BTN," ucap Ketua Umum DPP SP BTN, Satya Wijayantara dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto pada Jumat (30/8/2019).
"Karena penugasan diberikan dari Bank BRI kepada Bank BTN yang dari ukuran kapasitasnya Bank BTN jauh lebih kecil dari Bank BRI (asset Bank BTN 25% asset Bank BRI)," tambahnya.
Satya mengatakan bahwa serikat pekerja meminta Menteri BUMN untuk mempertimbangkan keputusan ini. Apalagi rotasi jabatan yang dialami Suprajarto dinilai tak memenuhi kaidah manajemen karier yang wajar.
"Meminta kepada Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir di lingkungan BUMN melalui talent management system yang fair." imbuhnya.
Dalam keterangannya, serikat pekerja BRI juga menuntut agar tidak ada keputusan strategis apalagi politik yang diambil sampai pergantian kabinet. Menurut mereka, para pejabat di lingkup BUMN seharusnya mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang berulang kali diimbau oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.
"Meminta kepada seluruh pejabat dilingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019," tegas Satya.
Adapun Suprajarto yang didapuk sebagai Dirut BTN mengadakan konferensi pers pada Kamis (29/8/2019). Di hadapan wartawan, ia menyatakan penolakan atas hasil RUPLSB itu.
Keputusan Suprajarto ini pun menandakan kalau dua kursi dirut BRI dan BTN sedang kosong. Saat dimintai pendapat, ia enggan menjawab berbagai pertanyaan wartawan termasuk bilamana ia memiliki rencana selanjutnya usai tak lagi menjabat sebagai dirut bank plat merah.
"Saya tidak pernah diajak bicara mengenai penatapan ini sebelumnya apalagi diajak musyawarah, oleh karena itu atas penetapan RUPLSB BTN hari ini saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB BTN," tutur Suprajarto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Hendra Friana
