Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa rencana impor mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) tidak pernah dibahas secara spesifik dalam rapat bersama DPR.
Herman mengakui bahwa memang sebelumnya Komisi VI pernah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Agrinas. Namun, dalam pembahasan tersebut tidak pernah dijelaskan secara rinci mengenai jenis kendaraan yang akan diadakan.
“Tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India yang masing-masing jenis kendaraan 35.000 kendaraan sehingga berjumlah 105.000 kendaraan dengan menyerap anggaran 24,66 triliun. Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik,” ucap Herman saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (26/2/2026).
Ia menilai nilai anggaran yang mencapai Rp24,66 triliun untuk 105.000 unit kendaraan merupakan angka yang sangat besar dan seharusnya mendapatkan pembahasan serta pengawasan ketat dari DPR.
Herman juga menyinggung pentingnya penguatan industri dalam negeri, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang kerap menekankan penggunaan kemampuan lokal.
Ia menjelaskan bahwa percepatan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih sejatinya bertujuan untuk mempercepat pergerakan usaha di desa serta memotong rantai distribusi yang panjang. Namun, terkait rencana pengadaan 105.000 kendaraan oleh Agrinas Pangan Nusantara, Herman menyatakan sependapat agar program tersebut dihentikan sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah.
“Dan kalau kemudian bahwasanya ada pengadaan yang dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara, pengadaan kendaraan sebanyak 105.000, saya sepakat dengan Pak Dasco [Wakil Ketua DPR RI], untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat itu.
Menurut dia, keinginan Presiden Prabowo yang mendorong optimalisasi kemampuan industri nasional semestinya menjadi pertimbangan utama. Di tengah kondisi penjualan mobil yang stagnan, program pengadaan kendaraan dalam jumlah besar dinilai bisa menjadi stimulus bagi industri otomotif dalam negeri, meningkatkan perputaran ekonomi, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Oleh itu, ia menilai jika pengadaan dilakukan melalui impor penuh, potensi multiplier effect bagi industri otomotif nasional justru bisa berkurang dan tidak memberikan dampak maksimal bagi perekonomian domestik.
“Kita kan banyak mobil-mobil di kala sekarang sedang stagnan, penjualan mobil stagnan, kalau ada program yang kemudian ini bisa meningkatkan penjualan sekaligus ini kan akan meningkatkan putaran ekonomi, ada value added, ada nilai tambah nanti yang dapat diberikan dari stimulus anggaran negara yang diberikan dalam bentuk mobil pickup,” katanya.
Herman juga menyoroti aspek layanan purna jual atau after-sales service dan ketersediaan suku cadang apabila kendaraan impor tersebut didistribusikan hingga pelosok desa.
“Nah kalau ke pelosok-pelosok desa lantas ada masalah dengan mobil ini, siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Siapa yang akan bertanggung jawab jika ada masalah dengan mobil ini? Nah ini harus dipertimbangkan. Ya kita tunggu saja sampai nanti ada keputusannya,” terangnya.
Dengan demikian, Herman menyatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Agrinas untuk dimintai konfirmasi rinci terkait impor pikap tersebut usai masa reses DPR RI.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengaku akan menemui Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjelaskan terkait impor pikap 4x4 dari India. Pertemuan dilakukan lantaran Dasco meminta proses impor itu ditunda.
Joao menyebutkan, Dasco kemungkinan hanya mendengarkan hanya dari satu sisi terkait pengadaan mobil itu. Karena itu, ia hendak menjelaskan proses impor pikap 4x4 versi Agrinas.
"Saya juga sempat membaca [berita] bahwa Pak Dasco minta [proses impor pikap 4x4 dari India] untuk ditunda," sebutnya di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara, Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).
"Saya akan memintakan waktu kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi, sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," sambung dia.
Di satu sisi, Joao menegaskan pihaknya akan mengikuti amanat masyarakat yang diwakili DPR RI. Jika DPR RI meminta impor itu ditunda, Agrinas disebut memang akan menindaklanjuti permintaan itu.
Akan tetapi, Joao belum mengungkapkan apa bentuk tindak lanjut tersebut, jika memang DPR RI meminta impor ditunda.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
