tirto.id - Polisi Israel terlibat bentrok dengan massa aksi yang memblokir jalan raya Tel Aviv dan di dekat rumah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada hari Rabu, 1 Maret 2023, waktu setempat.
Seperti diberitakan AP News, puluhan polisi dipanggil untuk mengeluarkan istri Benjamin Netanyahu, Sara yang sedang berada di sebuah salon dan dikepung oleh para pengunjuk rasa.
Ada ribuan orang ikut dalam aksi yang disebut sebagai “hari gangguan nasional” itu. Pasukan pengaman Israel memberikan respons dengan menembakan granat setrum dan meriam air kepada para demonstran yang memblokir jalan raya Tel Aviv.
Massa aksi melakukan serangkaian protes terhadap rencana Benjamin Netanyahu yang akan merombak sistem peradilan Israel dan melemahkan Mahkamah Agung. Rencana Netanyahu itu menuai kritik keras dari sebagian besar masyarakat Israel.
Pada saat berlangsungnya demo, tepatnya di jalan raya Tel Aviv, banyak pengunjuk rasa berkumpul di luar salon tempat istri Netanyahu melakukan perawatan rambut.
Menurut media Israel,sejumlah polisi dipanggil untuk menyelamatkan Sara karena para pengunjuk rasa meneriakkan, “negara ini terbakar dan Sara sedang memotong rambut!.”
Keluarga Netanyahu banyak dikritik karena tidak berhubungan dengan warga Israel pada umumnya dan lebih cenderung menjalani gaya hidup mewah. Padahal, sumber biayanya berasal dari para pembayar pajak. Terlebih, pekan lalu sebuah komite parlemen Israel telah menyetujui pendanaan baru untuk Netanyahu dan keluarganya.
Netanyahu Kritik Pengunjuk Rasa di Tel Aviv
Masih mengutip AP News, dalam sebuah pidato di Rabu malam, Netanyahu mengkritik para pengunjuk rasa anti-pemerintah. Dia membandingkan mereka dengan massa pemukim yang melakukan kekerasan di Huwara, Tepi Barat, beberapa waktu terakhir ini.
“Kebebasan untuk berdemonstrasi bukanlah lisensi untuk menyeret negara ini ke dalam anarki. Kami tidak akan menerima pelanggaran aturan dan kekerasan, tidak di Huwara, tidak di Tel Aviv, dan tidak dimanapun,” ungkap Netanyahu dalam pidatonya pada larut malam itu.
Mengutip Al Jazeera, Netanyahu melalui unggahan di akun Twitternya mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan “menerima kekerasan terhadap polisi, pemblokiran jalan, dan pelanggaran mencolok terhadap hukum negara.”
Apa Penyebab Demo Anti-Pemerintah di Israel?
Seperti dikutip Al Jazeera, latar belakang demo disebabkan oleh rencana pemerintah meloloskan rancangan undang-undang untuk reformasi peradilan, yang dinilai dapat mengancam demokrasi.
Sebelumnya, para demonstran dari seluruh Israel sudah melancarkan aksi di Yerusalem pada hari Senin, 27 Februari 2023, di dekat Knesset. Ini adalah bagian aksi di minggu kedua secara berturut-turut menjelang pembacaan pertama undang-undang untuk mengubah cara pemilihan hakim.
Para pengunjuk rasa juga menuduh pemerintah Israel telah melakukan perebutan kekuasaan. Padahal, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah diadili atas tuduhan korupsi serta memiliki kepentingan pribadi.
Direktur hubungan internasional di Asosiasi Hak-Hak Sipil di Israel, Tamara Newman, memberikan pandangan terkait rencana pemerintah meloloskan undang-undang tersebut.
“Ini bukan perubahan kecil pada sebuah undang-undang. Ini adalah perombakan peradilan yang secara dramatis melemahkan pengadilan di Israel, yang perannya adalah sebagai check and balance terhadap pemerintah,” ungkap Tamara.
“Pemerintah ini akan memiliki kekuatan absolut. Pemerintah kemudian dapat mengesahkan undang-undang apa pun,” tambah Tamara.
Situasi Terkini Demo Massa Israel di Tel Aviv
Masih diberitakan Al Jazeera, buntut aksi demo massa Israel di Tel Aviv itu, sedikitnya sekitar sembilan orang ditangkap oleh pasukan pengaman Israel yang berjaga di jalanan.
Rencana perombakan hukum itu memicu keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena aksi protes massal berlangsung selama berminggu-minggu.
Tak berbeda jauh dengan tujuan aksi demonstran di Tel Aviv, sekutu internasional utama Israel, Amerika Serikat, memberikan peringatan.
Duta besar Amerika Serikat, Tom Nides, mengatakan bahwa Israel harus “menginjak rem” pada undang-undang tersebut dan mencari konsensus mengenai reformasi untuk melindungi lembaga-lembaga demokrasi Israel.
Rencana pengesahan undang-undang tersebut akan memberikan perwakilan terpilih lebih banyak kendali atas sistem peradilan dengan memberikan pemerintah mayoritas de facto dalam proses pencalonan hakim.
Program reformasi peradilan itu merupakan landasan pemerintahan Benjamin Netanyahu akan mencegah para hakim memutuskan melawan apa yang disebut sebagai Hukum Dasar, kuasi-konstitusi Israel, juga ada dalam agenda parlemen.
Penulis: Imanudin Abdurohman
Editor: Alexander Haryanto
