Menuju konten utama

Demo Buruh Bandung, Massa Geruduk Gedung Sate Suarakan Tuntutan

Ratusan buruh mulai gelar aksi di Gedung Sate sekitar pukul 12.00 WIB. Massa melakukan sejumlah orasi dan menyanyikan mars buruh.

Demo Buruh Bandung, Massa Geruduk Gedung Sate Suarakan Tuntutan
Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/8/2025). tirto.id/Amad NZ.

tirto.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat (Jabar) geruduk Gedung Sate, pada Kamis (28/8/2025). Aksi ini membawa sejumlah tuntutan terkait isu perburuhan yang tengah jadi sorotan.

Pantauan Tirto, para buruh sudah melakukan aksi di Gedung Sate pada pukul 12.00 WIB. Massa melakukan sejumlah orasi hingga menyanyikan mars buruh.

Ketua Perda KSPI Jabar, Dadan Sugiana, menegaskan,aksi hari ini sesuai intruksi Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal. Aksi ini digelar untuk menyuarakan perlawanan terhadap sejumlah isu penting.

"Pertama, tuntutan kami adalah, sebagaimana statement Presiden Prabowo bahwa hapus outsourcing dan tolak upah murah," ungkap Dadan kepada awak media di depan Gedung Sate.

KSPI Jabar juga menuntut kenaikan upah UMK untuk wilayah Jawa Barat, semula 8,5 persen menjadi 10,5 persen. Massa aksi juga menegaskan akan terus mengawal amanat Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja.

"Untuk segera mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tanpa ada sisipan Undang-Undang Omnibus Law. Tuntutan ketiga, tentu saja terkait dengan pajak," sambungnya.

KSPI Jabar pun meminta, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja buruh dinaikkan menjadi Rp7,5 juta. Menurut Dadan, angka itu terlalu kecil bagi kebutuhan para buruh.

"Karena kebutuhan buruh sekarang dengan harga kebutuhan yang semakin tinggi, PTKP ini harus dinaikkan ke Rp7,5 juta agar daya beli bisa meningkat. Pajak pekerja buruh dengan PTKP sekarang sebesar Rp4,9 juta," sambungnya.

Selanjutnya, kata Dadan, buruh bakal konsentrasi terhadap Undang-Undang Perampasan Aset yang sampai saat ini masih belum ada titik temu. Bahkan, belum ada kejelasan kapan undang-undang tersebut akan disahkan.

Disinggung perihal kaitan unjuk rasa imbas bocornya tunjangan DPR RI, Dadan mengaku, agenda aksi ini sudah direncanakan jauh hari. Tak ada kaitan dengan agenda pada 25 Agustus lalu.

"Jadi itu juga bagian juga dari suara kami sebenarnya. Tapi kita fokus kepada isu-isu perburuhan. Bagaimana kesejahteraan buruh sekarang dengan banyaknya PHK, tambah lagi sampai dengan saat ini Satgas PHK yang dijanjikan oleh Presiden Perbowo masih belum direalisasi," ujarnya.

Kendati demikian, merespon tunjangan anggota dewan yang tinggi, serikat buruh turut menyampaikan rasa kecewa. "Kenaikan tunjangan-tunjangan dan lain-lain [untuk DPR], di tengah penderitaan rakyat kaum buruh yang sekarang sangat kesulitan. Banyaknya PHK. Ini sangat-sangat ironis ya," cetusnya.

Baca juga artikel terkait DEMO BURUH atau tulisan lainnya dari Amad NZ

tirto.id - Flash News
Kontributor: Amad NZ
Penulis: Amad NZ
Editor: Siti Fatimah