Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia jika eskalasi perang terus berlanjut.
Ia memaparkan, dalam skenario terburuk pemerintah, harga minyak mentah dunia dapat menembus 115 dolar Amerika Serikat (AS) per barel dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit anggaran melebar hingga 4,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam pemaparannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga juga mengingatkan bahwa pemerintah pernah mengambil langkah luar biasa untuk mengelola tekanan fiskal pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperlebar batas defisit anggaran.
Melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada masa pandemi, pemerintah mengatur sejumlah kebijakan fiskal darurat. Di antaranya pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sektor-sektor terdampak tanpa perlu merevisi undang-undang perpajakan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk impor bagi sejumlah bahan baku untuk menjaga kinerja ekspor, serta penundaan pembayaran pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat energi.
Namun demikian, Airlangga menilai krisis global tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian domestik. Ia menyebut lonjakan harga komoditas berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara, terutama dari sektor minyak dan gas serta komoditas tambang.
"Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasi Pak. Biasanya harga CPO ikut naik dengan (kenaikan) harga BBM. Kemudian nikel juga biasa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Airlangga dalam Sidang Kabinet, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Airlangga menambahkan, penerbitan Perpu juga memberi ruang fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola anggaran negara di tengah situasi darurat.
"Dengan Perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan dan social darurat juga bisa ditambahkan ini dengan Perpres. Dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Sisa Anggaran Lebih)," tambahnya.
Sejalan dengan potensi pelebaran defisit tersebut, Airlangga meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk membahas kemungkinan penerbitan Perpu baru yang dapat memperluas batas defisit anggaran. Meski demikian, ia menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.
"Kita pernah melakukan Perpu Pak Presiden, itu pada saat COVID. Nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam Perpu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu keputusan politik Pak Presiden," ucap Airlangga.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
