tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan defisit anggaran pada 2025 sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp616,2 triliun. Defisit APBN yang menjadi tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan itu bahkan lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari PDB.
“[Defisit ini] akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati,” ujar Jokowi dalam Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Defisit tahun depan, terjadi karena belanja negara dipatok lebih besar dibandingkan pendapatannya. Belanja negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Sementara pendapatan negara pada 2025 dirancang hanya sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.
“Maka defisit anggaran 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB,” ujar Jokowi.
Jika mengacu pada dokumen sebelumnya, yaitu pokok-pokok kebijakan fiskal, defisit anggaran yang ditetapkan pada RAPBN 2025 merupakan angka moderasi dari target ataupun batas atas defisit. Di mana sebelumnya defisit dipatok bisa mencapai sebesar 2,82 persen.
“Saya kira moderasi angka defisit anggaran memperhitungkan bagaimana proses transisi pemerintahan bisa tetap memperhatikan rambu-rambu disiplin fiskal,” ujar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, kepada Tirto, Jumat (16/8/2024).
Namun, kata Yusuf, saat bersamaan juga bisa mengakomodasi peningkatan kebutuhan belanja dari program-program baru yang akan dijalankan oleh presiden dan jajaran kabinet di satu tahun mendatang. Sehingga peluang atau potensi pelebaran defisit tentu masih bisa terjadi.
“Apalagi jika mengacu pada program makan bergizi gratis dan juga kelanjutan program pemerintahan sebelumnya seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelas dia.
Yusuf memahami, bahwa program makan bergizi gratis saat ini anggarannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan wacana atau diskursus publik sebelumnya yang berada di atas Rp100 triliun. Berdasarkan kesepakatan, tahun pertama Prabowo anggaran makan gratis hanya diizinkan Rp71 triliun.
“Namun saya kira peningkatan ataupun penyesuaian anggaran di makan siang gratis juga akan ikut ditentukan dari evaluasi, yang memang harus dijalankan pemerintah, dari program ini terutama di satu tahun ke depan,” ujar dia.
Evaluasi ini, kata Yusuf, bisa dilakukan apakah program ini akan mencakup siswa dengan karakteristik tertentu atau menu pada program ini akan berubah disesuaikan dengan kebutuhan gizi di daerah tertentu. Sebab keduanya akan ikut menentukan seberapa besar perubahan dari program akan bergizi gratis ini.
Di sisi lain, peningkatan anggaran dari pembangunan IKN juga akan ikut menentukan seberapa besar defisit ataupun penyesuaian dari realisasi defisit anggaran nanti di akhir 2025. Karena tidak mungkin APBN akan mempunyai porsi yang relatif minim dalam pembangunan IKN.
“Namun sekali lagi hal ini juga akan ditentukan dari seberapa mampu program kerjasama pemerintah dan juga swasta berhasil dalam mendanai program pembangunan IKN. Di sisi lain program pembangunan IKN juga akan ditentukan dari seberapa tertarik investor untuk berinvestasi,” kata dia.
Defisit Bisa Tembus 3 Persen
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat target defisit yang dicanangkan Jokowi pada pemerintahan selanjutnya terlalu moderat untuk pemerintahan selanjutnya. Apalagi, ada beberapa program-program ambisius Prabowo seperti makan bergizi gratis dan kelanjutan pembangunan IKN.
“Anggaran yang disampaikan Jokowi dalam pidato kurang realistis ya, terlalu moderat untuk menampung program baru Prabowo yang butuh dana jumbo,” ujar kepada Tirto, Jumat (16/8/2024).
Bhima mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan ada indikasi Pemerintahan Prabowo-Gibran melakukan APBN Perubahan pada kuartal I-2025. Ini bisa saja dilakukan untuk menyesuaikan fiskal dengan kebutuhan programnya.
Untuk diketahui, anggaran tahap pertama program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun disepakati pemerintah sebenarnya hanya 16 persen dari kebutuhan awal. Di mana untuk pelaksanaan program MBG bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil diprediksi bisa menelan Rp400 triliun lebih.
“Dan ini artinya defisit bisa lebih tinggi lagi perkiraan 2,8-3 persen,” jelas dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai defisit APBN tahun depan bisa saja tepat sasaran atau mungkin berada di bawah dari target tersebut. Asalkan, kata dia, pemerintah Prabowo-Gibran bisa betul-betul memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.
“Jadi makan bergizi gratis atau program lainnya bisa disetel anggarannya lebih tinggi atau lebih rendah itu tergantung desainnya seperti apa, yang penting tidak ambisius mengcover banyak orang,” ujar dia kepada Tirto, Jumat (16/8/2024).
Menurut Faisal, program MBG harus disesuaikan dengan anggaran dan harus efektif untuk mencapai tujuannya. Jangan kemudian, karena terkesan ambisius yang dikejar adalah kuantitasnya bukan kualitasnya.
“Itu yang penting menurut saya. Artinya bisa saja sebetulnya dan tetap bisa menjaga defisit fiskal. Defisit bertambah pun tapi harus di bawah 3 persen,” pungkas dia.
Pemerintah Jamin Defisit Bisa Dikendalikan
Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjamin defisit APBN pada tahun depan bisa dikendalikan. Ia bahkan optimistis defisit bisa mengecil dari target yang sudah ditetapkan sebesar 2,53 persen dari GDP.
“Kita berharap ini akan tetap bisa dijaga makin mengecil. Defisit akan terus dijaga relatif pada level yang aman meskipun kadang bergerak karena situasi ekonomi terus dinamis,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Secara spesifik pemerintah sendiri berencana menambal defisit anggaran tersebut lewat penerbitan surat berharga negara (SBN) dan pembiayaan melalui mekanisme pinjaman. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) direncanakan sebesar Rp642.562,0 miliar atau naik 42,2 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp451.854,8 miliar.
“Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN tahun 2025 akan dilakukan dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah,” tulis buku Nota Keuangan.
Sementara untuk penarikan tunai dalam mata uang asing pada 2025 direncanakan sebesar 5,0 miliar dolar AS dengan target dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp80 triliun. Target penarikan pinjaman tunai tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix.
Sedangkan pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp128 triliun, yang terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp216 triliun dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp88 triliun.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
