tirto.id - Pembiayaan pemerintah dari utang akan bertambah seiring meningkatnya defisit APBN 2020 menjadi 6,27 persen dari PDB. Penambahannya diprediksi mencapai Rp175 Triliun, sehingga pembiayaan utang tahun 2020 bakal membengkak menjadi Rp1.181 triliun.
“Selisihnya terdapat penambahan defisit Rp175 triliun. Karena belum ada perubahan lain langsung ditambahkan netto-nya berapa ya tambah Rp175 triliun tersebut,” ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5/2020).
Luky mengatakan saat ini Kemenkeu belum melakukan perubahan lain pada angka pembiayaan utang yang sudah tercantum dalam Perpres 54 Tahun 2020. Dengan demikian, saat ini ia baru bisa memastikan utang akan bertambah Rp175 triliun.
Jika melihat Perpres 54 Tahun 2020, pembiayaan utang pemerintah sudah menyentuh angka Rp1.006 triliun yang naik dari posisi APBN 2020 semula di angka Rp351 triliun. Jika merujuk pada pernyataan Luky maka utang pemerintah usai APBN 2020 kembali direvisi adalah Rp1.181 triliun. Nilai ini mengakomodir tambahan defisit menjadi Rp1.028,5 triliun dari sebelumnya hanya Rp852,9 triliun.
Sementara itu merujuk pada Perpres 54 Tahun 2020, Surat Berharga Negara (SBN) netto dipastikan mencapai Rp549 triliun. Porsi lainnya yang cukup besar adalah pandemic bond yang ditargetkan senilai Rp449 triliun tetapi belakangan pemerintah menyatakan tidak akan menerbitkan bond khusus tetapi cukup memasukkan kebutuhan pembiayaan itu dalam penerbitan surat utang biasanya.
Di luar angka itu adalah pinjaman dalam negeri, penarikan pinjaman dalam negeri berikut pembayaran pokok pinjaman. Lalu ada juga pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang minus Rp105 triliun.
Luky mengaku belum tahu skema pembiayaan bagi tambahan minimal Rp175 triliun itu. Sebabnya pemerintah masih mengkaji mekanisme pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional yang anggarannya membutuhkan Rp641,17 triliun.
“Skema pembiayaan salah satunya komponen pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional masih on going. Ukuran itu sudah net defisit. Gimana skema pembiayaan khusus PEN masih dirundingkan dengan BI,” ucap Luky.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
