Deddy Sitorus Mengaku Tak Paham IKN Jadi Ibu Kota Politik

tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengaku tidak memahami Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, Deddy membutuhkan penjelasan rinci dari pemerintah.

“Kita lihat keseluruhan, kan, ibu kota politik artinya ibu kota aktivitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apakah itu sama dengan ibu kota negara saya juga enggak mengerti. Kami perlu penjelasan lebih lanjut karena itu nomenklatur baru yang kami dengar,” kata Deddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Deddy juga enggan mau berasumsi ihwal maksud ibu kota politik yang mewajibkan partai politik berkantor di IKN. Dia menekankan kembali DPR akan menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

“Saya enggak bisa berasumsi apakah itu maksudnya ya, kami tunggu lebih teknis dari pemerintah,” ucap Deddy.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tetap menjadi ibu kota negara. Prasetyo pun memastikan tak ada perubahan tujuan awal IKN walaupun ditetapkan sebagai ibu kota politik.

Hal ini merespons Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken Presiden RI Prabowo Subianto terkait penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

“Tetap ibu kota negara, maksudnya itu tadi,” kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dia pun menjelaskan makna ibu kota politik, yakni pemerintah ingin agar fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat selesai dalam tiga tahun mendatang.

“Dalam 3 tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk 3 lembaga trias politik tadi. Kan, kalau kita pindah hanya eksekutif saja rapat sama siapa, itu maksudnya, bukan kemudian itu menjadi Ibu Kota Politik atau Ibu Kota Ekonomi,” jelas pria yang juga politikus Partai Gerindra itu.