Datangi KPK, Pramono Bahas Korupsi di Lingkungan Pemprov Jakarta

tirto.id - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pendampingan pencegahan di lingkungan Pemprov Jakarta.

Usai pertemuan, Pramono mengatakan KPK membahas soal kasus dugaan korupsi di Pemprov Jakarta yang belum tuntas. Menurutnya, meski tidak terjadi di eranya, dia harus tetap bertanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut.

"Beberapa hal yang diingatkan, memang hampir semuanya sebelum saya menjabat, tetapi apapun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya," kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (24/3/2025).

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Jakarta saat ini harus mempersiapkan diri agar membantu KPK untuk menyelesaikan beberapa kasus dugaan korupsi di Pemprov DKJ yang belum selesai.

Meski begitu, dia mengatakan sejumlah kasus tersebut tidak bisa disebutkan karena bersifat tertutup. "Ya, kalau itu bersifat tertutup ya," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengatakan pihaknya membutuhkan pendampingan dari KPK terutama pada program-program dengan anggaran raksasa. Bahkan dia meminta supervisi khusus dari KPK.

"Saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah area monitoring center for prevision untuk pencegahan," tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, mengatakan menyambut baik kunjungan dari Pramono ini.

Dia berharap, Gubernur Jakarta bisa terus bersinergi dengan Pimpinan KPK. Katanya, dalam pertemuan, pihaknya mengingatkan pada Pramono untuk menjaga pemerintah Jakarta, terutama pada pengadaan barang dan jasa.

Cahya menyebut, jangan sampai korupsi yang pernah terjadi di Pemprov Jakarta sebelumnya, terjadi lagi di era Pramono.

"Kira-kira seperti itu dari pembinaan KPK tadi juga menyampaikan, termasuk juga optimalisasi pendapatan daerah untuk terus ditingkatkan, sekaligus juga untuk efisiensi dari anggaran DKI yang sudah sangat besar ini," kata Cahya.