Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pengelola Investasi Danantara tengah menjajaki kerja sama investasi dengan sovereign wealth fund Arab Saudi atau PIF (Publiic Investment Fund). Langkah ini menjadi bagian dari perluasan kemitraan global Danantara setelah sebelumnya menggandeng Qatar Investment Authority (QIA) dan China Investment Corporation (CIC).
“Kita sedang dalam pembicaraan dengan BIF, sovereign wealth fund-nya Arab Saudi. Insya Allah sebentar lagi kita juga akan ada kerja sama,” ujar CEO Danantara, Rosan Roeslani, usai rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (24/7).
Selain PIF, Rosan menyebut pihaknya juga baru saja kembali dari Jepang untuk menjalin kerja sama dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Pendanaan dari lembaga keuangan Jepang tersebut akan difokuskan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan berkelanjutan di Indonesia.
“Ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap kita. Respons dari investor global sangat positif,” ujar mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Menurut Rosan, Danantara juga telah merintis kerja sama dengan Qatar melalui pembentukan dana bersama senilai 4 miliar dolar AS. Selain itu, lembaganya telah menjalin kemitraan dengan CIC dari Tiongkok dan Russian Direct Investment Fund (RDIF).
Namun, Rosan enggan memerinci proyek investasi yang dibahas dalam rapat tersebut karena masih bersifat tertutup dan terikat perjanjian kerahasiaan atau NDA (Non-Disclosure Agreement). Ia menegaskan bahwa langkah itu diambil untuk mencegah spekulasi pasar.
“Karena ini menyangkut investasi dan kita juga terikat NDA, jadi maaf banyak hal yang belum bisa dipaparkan, apalagi kalau menyangkut perusahaan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi XI DPR RI Muhkamad Misbakhun menjelaskan alasan komisinya menggelar rapat tertutup bersama Danantara pada Rabu (23/7/2025).
Menurutnya, seperti halnya kerja sama investasi, informasi strategis yang dipaparkan Danantara dalam rapat kerja bersama Komisi XI berpotensi memengaruhi pergerakan pasar.
Ia menekankan bahwa peran politik harus mampu menciptakan stabilitas dan kepastian bagi pelaku pasar, dan karena itu perlu membuat rapat tersebut tertutup bagi publik.
“Karena RKAP-nya banyak mengandung rencana investasi dan dapat menimbulkan spekulasi, maka rapat didesain tertutup,” ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
