Dampak Harga BBM Naik: Ribuan Nelayan Pati Mogok Melaut

tirto.id - Ribuan nelayan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah memilih untuk tidak melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang digunakan untuk operasional kapal. Tak hanya mogok melaut, para nelayan ini juga menggelar demo depan kantor Bupati Pati pada Senin, 4 Mei kemarin.

Kenaikan BBM di Indonesia terjadi sejak awal April 2026. Khususnya untuk harga solar industri yang sebelumnya berada di kisaran Rp14 ribu per liter naik menjadi sekitar Rp23 ribu, bahkan untuk jenis tertentu seperti solar marin disebut mencapai Rp30 ribu per liter.

Kondisi ini membuat aktivitas di tempat pelelangan ikan (TPI) dan sektor perikanan di daerah tersebut mengalami penurunan drastis karena mayoritas nelayan tidak mampu menanggung biaya operasional yang meningkat tajam.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Perikanan Tangkap Pati Muhammad Agung menuntut agar harga BBM non subsidi diturunkan maksimal dua kali lipat dari harga subsidi, yakni sekitar Rp13.600 per liter.

Ia mengungkapkan saat ini harga BBM industri untuk nelayan mencapai Rp30.000 per liter, sehingga banyak kapal tidak dapat beroperasi.

"Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Saat ini kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen," ujarnya, dikutip Antara News, Senin (5/5/2026).

Sementara jumlah kapal nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berkisar antara 1.500 hingga 1.600 unit. Bahkan, sejumlah kapal yang sebelumnya melaut terpaksa kembali ke darat karena tidak mampu membeli harga BBM.

Agung menambahkan pihaknya tidak mengancam, namun akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat apabila belum ada realisasi penurunan harga.

"Kami akan terus mengawal sampai ke pusat jika belum ada tindak lanjut," ujarnya.

Nelayan juga mengeluhkan margin laba yang semakin menipis akibat tingginya biaya operasional, terutama BBM, sementara harga ikan relatif stabil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, kondisi ini membuat nelayan sulit memperoleh keuntungan.

Demo Nelayan di Depan Kantor Bupati Pati

Aksi demonstrasi ribuan nelayan di Kabupaten Pati berlangsung pada 4 Mei 2026 sebagai puncak protes terhadap kenaikan harga BBM solar nonsubsidi yang dinilai sangat membebani biaya operasional melaut.

Massa mulai berkumpul sejak pagi di kawasan Juwana, kemudian melakukan konvoi menuju Kantor Bupati Pati dengan membawa spanduk dan poster yang menuntut penurunan harga solar menjadi sekitar Rp10 ribu hingga Rp13,5 ribu per liter.

Di lokasi aksi, ribuan nelayan menyuarakan bahwa kenaikan harga BBM hingga sekitar Rp26 ribu–Rp30 ribu per liter membuat sebagian besar kapal tidak dapat beroperasi karena biaya bahan bakar mencapai sekitar 70 persen dari total biaya melaut.

Situasi tersebut diperparah dengan fakta bahwa sekitar 80 persen dari lebih dari 2.000 nelayan di Pati memilih berhenti melaut, sehingga aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ikut melambat drastis.

Dalam aksi tersebut, para nelayan menegaskan bahwa mereka tidak menolak kebijakan pemerintah secara umum, tetapi meminta adanya kebijakan khusus BBM untuk sektor perikanan, terutama bagi kapal di atas 30 GT yang tidak mendapatkan subsidi.

Mereka juga menyatakan akan melanjutkan aksi ke tingkat nasional di Jakarta apabila tuntutan di daerah tidak ditindaklanjuti.

Di tengah aksi, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menemui langsung massa dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membawa aspirasi nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar ada penyesuaian harga BBM khusus nelayan.

Pemerintah daerah mengakui bahwa kenaikan harga BBM saat ini membuat nelayan kesulitan melaut dan berdampak langsung pada ekonomi pesisir.

"Kemarin 27 April 2026 sudah menghadap ke KKP supaya nelayan di Pati mendapatkan harga nonsubsidi yang layak agar teman-teman bisa melaut. Kalau dengan harga sekarang kami hitung para nelayan tidak bisa melaut. Kami sangat menyadari karena kami dulu pekerja perikanan," jelas Risma Ardhi Chandra.

Selain itu, DPRD Pati juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan nelayan dan berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat jika diperlukan.

"Kami DPRD kami sama akan mengawal dan menemani nelayan ke Jakarta, karena nelayan sudah terbukti penyangga pangan dan taat membayar pajak," ungkap Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin.