Daftar Gaji PPPK Berdasarkan Golongan & Perbedaan PPPK dan PNS

tirto.id - Di Indonesia terdapat dua jabatan yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meski sama-sama ASN, keduanya memiliki perbedaan terutama dari gaji, status kepegawaian, proses rekrutmen, hingga jenjang karier atau kenaikan golongan.

Manajemen kerja PNS dan PPPK secara tegas diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014. UU tersebut memuat sejumlah aturan mengenai pelaksanaan kerja, status, wewenang, dan pemberian upah bagi ASN.

Berikut beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK sesuai dengan yang diatur dalam UU.

1. Status Kepegawaiaan

Perbedaan yang paling terlihat antara PNS dan PPPK adalah status kepegawaiannya. Dalam pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa PNS merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dalam pemerintahan nasional.

Di sisi lain, PPPK adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Masa perjanjian kerja untuk PPPK paling singkat 1 tahun. Namun, berdasarkan pasal 98 diatur bahwa masa perjanjian PPPK dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja pegawai.

Singkatnya, dari segi status kepegawaian PNS adalah pegawai tetap di pemerintahan sementara PPPK pegawai tidak tetap.

2. Jenjang karier dan kenaikan golongan

UU mengatur tentang jenjang karier dan kenaikan pangkat atau golongan PNS. Melansir BKD Provinsi NTB, kenaikan pangkat PNS diberikan minimal dalam rentan 4 tahun sekali.

Kenaikan pangkat hanya akan diberikan pada pegawai yang memenuhi syarat kinerja. Untuk bisa naik pangkat, pegawai harus mendapatkan penilaian prestasi 'baik' dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 tahun terakhir.

Kenaikan jabatan pada PNS artinya ada kenaikan gaji. Secara umum terdapat empat golongan pembagian jenjang karier dalam PNS, yaitu golongan I, II, III, dan IV. Semakin tinggi level golongan semakin tinggi pula gaji yang diterima.

Berbeda dengan PNS, UU tidak mengatur adanya jenjang karier pada PPPK. Artinya, PPPK tidak dapat naik pangkat ataupun golongan setelah diangkat sebagai ASN. Meskipun tidak ada kenaikan pangkat, ada kenaikan gaji berkala pada PPPK.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020, selain kenaikan gaji secara berkala PPPK juga memperoleh fasilitas berupa gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan prestasi PPPK.

3. Proses rekrutmen

Proses rekrutmen PNS dan PPPK tahun ini dilaksanakan bersamaan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Pelamar rekrutmen nasional yang akan diangkat menjadi PNS kemudian disebut sebagai Calon PNS (CPNS). Lalu, pelamar yang mengikuti seleksi nasional untuk PPPK kemudian disebut sebagai Calon PPPK (CPPPK).

Selain itu, tahapan rekrutmen untuk PPPK lebih singkat dibandingkan PNS. Untuk PNS, tahapan rekrutmen nasional terdiri atas:

• pendaftaran dan pemilihan formasi;
• seleksi administrasi;
• seleksi kompetensi dasar (SKD);
• seleksi kompetensi bidang (SKB);
• pengangkatan dan penetapan Nomor Induk PNS.

Sementara untuk PPPK baik guru maupun non guru, tahapan rekrutmen nasional terdiri atas:

• pendaftaran dan pemilihan formasi;
• seleksi administrasi;
• seleksi kompetensi;
• pengangkatan dan penetapan Nomor Induk PPPK.

Pelamar PNS dan PPPK juga dibedakan dari segi usia. Untuk mendaftar PNS, pelamar minimal harus berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Sementara untuk PPPK pelamar setidaknya harus berusia 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Untuk PPPK Guru, usia maksimal tersebut adalah 59 tahun.

4. Gaji dan Tunjangan

Dalam melaksanakan tugasnya PNS diberi dua jenis upah, yaitu gaji dan tunjangan. Tinggi rendahnya gaji PNS ditetapkan berdasarkan pangkat atau golongan serta masa kerja PNS.

Terdapat 4 level golongan dalam PNS, yaitu I, II, III, dan IV. Keempat golongan tersebut masing-masing memiliki tingkatan dari a, b, c, dan d. Khusus untuk golongan IV, terdapat jenjang a, b, c, d, dan e. Berikut besaran gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019:

Golongan		Masa Kerja
		Paling Sebentar (< 1 tahun)	Paling Lama (>27 tahun)
I	a	Rp1.560.800	Rp2.335.800
	b	Rp1.704.500	Rp2.472.900
	c	Rp1.776.600	Rp2.577.500
	d	Rp1.851.800	Rp2.686.500
II	a	Rp2.022.200	Rp3.373.600
	b	Rp2.208.400	Rp3.516.300
	c	Rp2.301.800	Rp3.665.000
	d	Rp2.399.200	Rp3.820.000
III	a	Rp2.579.400	Rp4.236.400
	b	Rp2.688.500	Rp4.415.600
	c	Rp2.802.300	Rp4.602.400
	d	Rp2.920.800	Rp4.797.000
IV	a	Rp3.044.300	Rp5.000.000
	b	Rp3.173.100	Rp5.211.500
	c	Rp3.307.300	Rp5.431.900
	d	Rp3.447.200	Rp5.661.700
	e	Rp3.593.100	Rp5.901.200

Sementara, tunjangan yang diterima oleh PNS terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan fungsional tertentu, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21.

Tidak jauh berbeda dengan PNS, gaji PPPK juga didasarkan pada golongan dan masa kerja pegawai. Bedanya, golongan di PPPK dibagi menjadi 17 level golongan tanpa ada jenjang setiap golongannya.

Berikut besaran gaji PPPK sesuai dengan golongan dan masa kerja berdasarkan Perpres Nomor Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

Golongan	Masa Kerja
	Paling Sebentar (< 1 tahun)	Paling Lama (>25 tahun)
I	Rp1.749.900	Rp2.686.200
II	Rp1.960.200	Rp2.843.900
III	Rp2.043.200	Rp2.964.200
IV	Rp2.129.500	Rp3.089.600
V	Rp2.325.600	Rp3.879.700
VI	Rp2.539.700	Rp4.043.800
VII	Rp2.647.200	Rp4.214.900
VIII	Rp2.759.100	Rp4.393.100
IX	Rp2.966.500	Rp4.872.000
X	Rp3.091.000	Rp5.078.000
XI	Rp3.222.700	Rp5.292.800
XII	Rp3.359.000	Rp5.516.800
XIII	Rp3.501.100	Rp5.750.100
XIV	Rp3.649.200	Rp5.993.300
XV	Rp3.803.500	Rp6.246.900
XVI	Rp3.964.500	Rp6.511.100
XVII	Rp4.132.200	Rp6.786.500

Selain gaji, PPPK juga memperoleh sejumlah tunjangan termasuk tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.