tirto.id - Plt Direktur Pengelolaan Imunisasi Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Prima Yosephine menyampaikan sejumlah karakteristik wilayah yang harus diwaspadai berpotensi mengalami KLB PD3I (Kejadian Luar Biasa Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).
Hal ini merespons sejumlah wilayah di Indonesia yang belum mencapai target imunisasi dasar lengkap dan imunisasi baduta lengkap.
“Wilayah yang berisiko terjadinya KLB adalah wilayah dengan cakupan imunisasi yang rendah serta wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga memudahkan terjadinya penularan,” kata Prima saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (26/5/2023).
Kemenkes mencatat sebanyak 21 provinsi dan 296 kabupaten/kota merupakan wilayah dengan risiko tinggi transmisi polio. Kemudian, sebanyak 10 provinsi dan 194 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam wilayah dengan risiko transmisi campak yang tinggi dan sangat tinggi.
Bahkan, pada 2022 sampai 2023 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe 2 di Indonesia. Pada 2022 di Pidie, Aceh Utara, dan Bireuen, Provinsi Aceh, terjadi KLB polio. Lalu pada 2023 cakupan imunisasi polio di Purwakarta, Jawa Barat, sangat rendah.
Menurut Prima, capaian imunisasi yang rendah dan terus menerus di suatu wilayah akan meningkatkan risiko terjadinya KLB penyakit menular karena tidak terbentuknya kekebalan komunitas (herd immunity)
“Dengan tidak adanya kekebalan komunitas, maka jika terdapat satu penderita di sana akan dengan mudah tersebar kepada orang lain. Hal ini akan berisiko untuk terjadinya KLB PD3I diwilayah tersebut,” jelas Prima.
Ia menambahkan capaian imunisasi lengkap pada bayi tahun 2022 secara nasional sudah sebesar 99,9 persen dan imunisasi lanjutan lengkap pada baduta sudah sebesar 98 persen.
Meski demikian, masih ada beberapa daerah yang belum mencapai target antara lain Aceh, Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Riau.
“Kami meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan bagaimana cara mendapatkannya, melalui penyediaan dan pendistribusian media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi),” kata Prima.
Pemerintah, kata Prima, juga telah berupaya menggenjot cakupan imunisasi dengan menerbitkan SKB 4 Menteri (Menteri Kesehatan, Mendagri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek serta Menteri Agama) dalam pelaksanaan imunisasi anak usia sekolah dasar.
“Juga penguatan pengggerakan masyarakat dengan mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan peran kader Kesehatan,” tambah Prima.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan
