tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berdalih cakupan imunisasi di Indonesia masih rendah akibat hambatan teknis dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku (Asik). Hal itu disampaikan oleh Juru bicara Kemenkes, Mohammad Syahril.
“Karena saat ini kita memakai apliksi Asik baru untuk data imunisasi, jadi kita mendapatkan suatu hambatan teknis,” kata Syahril di Kementerian Kesehatan, Kamis (25/5/2023).
Aplikasi Sehat Indonesiaku, kata Syahril, merupakan aplikasi yang memudahkan pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi di Indonesia. Ia mengatakan bisa jadi ada proses pelaporan yang belum tersinkronisasi dan hambatan dari segi tenaga teknis.
“Kalau ada kesulitan di aplikasi teknisnya kita bisa lakukan upaya untuk sosialisasi,” tambah Syahril.
Selain itu, Syahril menyatakan memang ada kemungkinan daerah yang cakupan imunisasinya belum mencapai target.
“Kalau ada kesulitan di capain, maka perlu menggenjot (capaian) tadi. Siapa yang menggenjot? Pemerintah Daerah ya kan, kemudian kita stakeholder terkait,” kata dia.
Kemenkes melaporkan capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di 11 provinsi Indonesia pada 2022 masih dibawah target nasional 90 persen.
Demikian pula dengan capaian Imunisasi Baduta Lengkap (IBL), terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih di bawah target imunisasi nasional.
Kemudian, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar pada 2022 menunjukkan delapan provinsi belum mencapai target 70 persen. Bahkan capaian di Aceh masih di bawah 30 persen.
Pada 2023, Kemenkes menargetkan secara nasional 100 persen bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap. Target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3 persen, tetapi hingga April 2023 belum ada provinsi yang mampu mencapai target tersebut.
Per April 2023, capaian imunisasi lengkap bayi 0-11 bulan baru sebanyak 175 ribu atau 4,02 persen bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap.
“Jadi di dua tadi (alasan belum tercapainya), apakah di aplikasi atau di pelaksanaan,” kata Syahril.
Syahril menyoroti di sejumlah daerah terdapat masyarakat yang belum mau menerima vaksinasi.
“Ini tanggung jawab kita bersama, ada orang yang tidak setuju dengan vaksin ya. (Masih) ada, nah tugas kita ini ya, karena khawatir menularkan (jika terkena penyakit) orang lain,” kata Syahril.
Syahril menyatakan bahwa alasan masyarakat menolak vaksinasi bisa bermacam-macam.
“Ada karena budaya, ada alasan agama, atau turun-temurun di masyarakat,” tambahnya.
Meski begitu, beberapa daerah banyak yang mulai menerima imunisasi dengan baik. Misalnya jika dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup immunity gap.
“Tapi Alhamdulillah, kemarin seperti di Aceh bagus responsnya. Kewajiban kita bersama agar ini kita bisa tangani bersama,” ujar Syahril.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Gilang Ramadhan
